WowKeren - Beberapa waktu lalu, militer Australi menuai kecaman lantaran melecehkan Pancasila menjadi "Pancagila". Kabarnya tulisan tersebut ditemukan di sekolah pasukan khusus Australia.

Akibat kejadian tersebut pihak TNI marah besar dan memutuskan untuk menghentikan kerja sama dengan militer Australia. Meski begitu, pihak Negeri Kanguru itu mengaku menyesal dan minta maaf. Mereka juga berjanji untuk melakukan penyelidikan.

Demi menepati janji itu, baru-baru ini Chief of Defence Force, Australian Defence Force Marsekal Mark Binskin telah mengutus Chief of the Australian Army Letnan Jenderal Angus Campbell. Ia menyampaikan permintaan maaf dan mengungkap hasil investigasi yang telah dilakukan.

"Letnan Jenderal Angus menyampaikan rasa penyesalan mendalam dan permohonan maaf dari Panglima Angkatan Bersenjata dan Kepala Staf Angkatan Darat Australia atas insiden tersebut," ujar Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa.

Militer Australia sendiri memutuskan untuk memberikan sanksi tegas pada personelnya yang bertanggung jawab atas pelecehan itu. Mereka jua menghentikan pelajaran Bahasa Indonesia dan melakukan pembenahan pada staff, pengajar hingga personel yang terlimat.

"Australian Defence Force menerapkan sanksi tegas kepada seluruh personel yang terlibat dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut, yang berdampak terhadap karier mereka," imbuhnya.

Lebih lanjut, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku berterima kasih pihak Australia bisa menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Pasalnya, seperti diketahui Pancasila adalah ideologi negara yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia.

"Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia maupun bagi seluruh rakyat, sehingga rakyat Indonesia rela mati untuk membela ideologinya, apalagi bagi seorang prajurit TNI dan hal itu sangat sensitif dan menyakitkan," ujar Gatot.

Sementara itu, masih belum diketahui apakah TNI akan kembali melakukan kerja sama dengan Australia atau tidak setelah kejadian ini. Ia mengaku akan berkonsultasi dulu dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan melaporkannya pada Presiden Joko Widodo.