WowKeren - Pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto mengatakan akan mengambil upaya hukum untuk membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik soal langkah pemerintah tersebut.

Fahri menilai jika langkah pemerintah membubarkan HTI merupakan tindakan yang berlebihan. "Menurut saya, berlebihan (sikap pemerintah). Kalau ada itu, biarlah menjadi dinamika tarik-menarik di antara masyarakat," kata Fahri.

Selain itu, Fahri menilai jika pemerintah telah telah gagal menjalankan fungsinya sebagai fasilitator gerakan sosial rakyat yang seharusnya dinaungi. "Nah kalau sekarang pemerintah mengambil jalan seperti ini, menjadi para pihak dari gugatan dan sebagainya, maka ini mereduksi peran pemerintah," lanjutnya.

Fahri juga meminta pembubaran itu melalui proses hukum karena HTI disebut memiliki badan hukum. "Pemerintah boleh melakukan gugatan, tapi tidak boleh melakukan pembubaran tanpa proses pengadilan. Jadi harus melalui proses peradilan," tambah Fahri.

Selamat kepada HTI yang makin populer...jalan pintas membubarkan ormas sudah tidak ada lagi di NKRI..#DemokrasiKita

— FAHRI HAMZAH (@Fahrihamzah) May 8, 2017

Bahkan Fahri juga dengan terang-terangan memberikan dukungannya kepada HTI melalui Twitternya. Namun cuitan tersebut mendapat tanggapan sinis dari para netizen yang justru mencibirnya.

"Bagaimana bs membela HTI di Negara Demokrasi, sedangkan HTI menolak Demokrasi," tulis @ihwan_xxx. "Hahaha...pantesan HTI besar kepala, rupanya anda yg beri dukungan selama ini kepada kaum teroris," tulis @Gubernurwayxxx.