WowKeren - Reklamasi di Pantai Utara Jakarta menuai beragam polemik. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengungkap niatnya untuk menghentikan proyek tersebut. Hal tersebut telah dijanjikan sejak masa kampanye mereka.

Namun, rencana tersebut rupanya tidak disambut baik oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Meski mempersilahkan Anies-Sandi untuk melakukan rencananya, Luhut memperingatkan jika penghentian proyek itu bisa membuat Jakarta tenggelam.

"Kalau mau distop ya bikin aja situ stop, nanti kalau udah Jakarta tenggelam atau menurun, ya tanggung jawab. Jadi jangan nanti lari dari tanggung jawab di kemudian hari," ujar Luhut.

Luhut menegaskan jika landasan hukum untuk pelaksanaan proyek ini sangat kuat. Ia juga menjelaskan, berdasarkan riset, permukaan Jakarta akan tenggelam delapan hingga 23 cm jika reklamasi dan tanggul laut tidak dibangun. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi proyek ini untuk dihentikan.

"Enggak ada alasan kita membatalkan sampai hari ini ya," terang Luhut. "Bukan zamannya Pak Jokowi lho, jangan dikaitkan sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu hanya melanjutkan Keppres dari Pak Harto kemudian Pak SBY. Jadi landasan hukumnya sangat kuat."

Namun pernyataan Luhut tentang reklamasi tersebut dijawab oleh Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Henny Warsilah. Ia mengatakan jika proyek ini bias pada kepentingan bisnis dan tidak memberikan solusi terkait ekonomi, terutama untuk nelayan.

"Hasil penelitian kami soal master plan Tanggul Laut Raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang ditawarkan Belanda ke pemerintah Indonesia, terkesan bias akan kepentingan bisnis," ujar Henny dilansir darri Tempo. "Justru solusi reklamasi tidak menawarkan persoalan menyeluruh terkait ekonomi, khususnya nelayan Jakarta."

Lebih lanjut, Henny juga mengatakan jika NCICD bisa menyelamatkan Jakarta adalah sebuah logika yang salah. "Itu adalah lompatan logika yang salah, jika mengatakan bendungan raksasa dapat meredam air laut masuk ke Jakarta," jelasnya.

LIPI sendiri mengungkap jika pihaknya telah menyampaikan 12 poin temuan riset tentang NCICD kdan membuat 11 rekomendasi ke pemerintah. Mereka berharap proyek tersebut dihentikan dan dilakukan kajian ulang terkait reklamasi yang transparan dan terbuka bagi publik.