Soal Muslim Uighur di Tiongkok, JK: Indonesia Tidak Boleh Gegabah
Instagram
Nasional

Ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok membuat pemerintah sangat berhati-hati dalam merespons kasus Muslim Uighur.

WowKeren - Kasus penindasan terhadap kaum minoritas muslim Uighur di Tiongkok cukup mengusik rakyat Indonesia. Pasalnya, kaum minoritas yang tinggal di provinsi Xianjiang itu kerap mengalami penindasan oleh pemerintah Tiongkok.

Sekitar satu juta etnis Uighur mengalami penyiksaan dan dimasukkan ke “kamp pendidikan ulang”. Kamp ini dioperasikan di luar sistem hukum dimana seseorang dapat dikurung tanpa harus melalui proses pengadilan.


Pemerintah Indonesia dianggap memiliki peranan yang signifikan dalam menangani masalah ini, mengingat Indonesia memiliki hubungan baik dengan Tiongkok. Namun hingga saat ini, pemerintah Indonesia dinilai masih belum mengambil langkah tegas.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah saat ini masih menunggu laporan dari Duta Besar Indonesia yang ada Beijing. Selain itu, pemerintah juga masih menunggu klarifikasi Duta Besar Cina di Indonesia yang sebelumnya sudah disurati oleh Kementerian Luar Negeri, Senin (17/12) lalu.

Bertolak belakang dengan desakan rakyat Indonesia, JK menilai bahwa pemerintah memang sangat berhati-hati terhadap kasus tersebut. Pasalnya, ada dugaan bahwa etnis Uighur terlibat dalam kelompok radikalisme. Hal ini berdasarkan fakta penangkapan empat orang etnis Uighur di Poso beberapa waktu lalu.

“Kita belum ada statment resmi, tentang apa yang terjadi di Xinjiang,” kata Jusuf Kalla dilansir bbc. “Karena pihak Cina menjelaskan orang Uighur terkait dengan radikalisme.”

Menurut Kalla, kasus Uighur berbeda dengan yang menimpa kaum muslim Rohingya di Myanmar. Pemerintah harus membedakan antara perlakuan diskriminatif dengan kemungkina adanya indikasi radikalisme.

“Jadi kita lihat dulu, karena itu berbeda kasus di Myanmar dengan ini,” jelas Kalla. “Tapi pemerintah concern dan sudah disampaikan kepada pemerintah Cina. Perlu dicatat bahwa kita harus bedakan perlakuan diskriminatif dengan kemungkinan adanya radikalisme.”

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, menilai bahwa langkah soft diplomacy yang dilakukan pemerintah saat ini bertujuan mengantisipasi respons negatif pemerintah Tiongkok ke Indonesia.

Pasalnya, Tiongkok sendiri merupakan negara dengan investasi besar di Indonesia. Sehingga menurut Agung, jika pemerintah salah langkah dalam menyikapi kasus muslim Uighur justru bisa merugikan ekonomi Indonesia.

“Mungkin saja akan diembargo. Secara global, ketergantungan terhadap Cina besar,” kata Agung di Jakarta, Kamis (20/12). “Sementara respon keras pasti akan memberikan feed back balik. Karena Cina tidak mau dicampuri urusan dalam negerinya.”

You can share this post!

Related Posts