WowKeren - Beberapa waktu lalu, dunia politik dihebohkan dengan aksi Presiden Joko Widodo yang memesan sabun cuci senilai hingga Rp2 miliar kepada salah satu pengusaha UMKM. Jokowi membeli sabun cuci milik Eli Liawati dalam acara Penyerahan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ia memesan sebanyak 100.000 botol dari Eli.

Namun, keputusan Jokowi tersebut menimbulkan sejumlah kritikan dari kubu oposisi. Mereka mempertanyakan sumber dana pembelian sabun hingga Rp2 miliar tersebut. Namun, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, menyatakan bahwa presiden bisa juga menggunakan dana pribadinya.

Terkait polemik ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan akan turut mengumpulkan informasi. Meski belum mendapatkan laporan apapun, Bawaslu mengaku sudah melakukan investigasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Tim investigasi masih dalam proses pengumpulan info atas apa yang akan ditelusuri," ujar anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, dilansir Detik pada Jum'at (25/1). "Laporan belum ada."

Permintaan transparansi dana oleh kubu Prabowo Subianto ini sendiri sudah ditanggapi oleh kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo. Mereka menyatakan bahwa pembelian sabun tersebutdilakukan dalam kapasitas Jokowi sebagai presiden. TKN juga menjelaskan bahwa uang yang digunakan juga merupakan anggaran yang diperbolehkan oleh Undang-Undang.

Sementara itu, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Jokowi datang ke Garut sebagai presiden. Akan tetapi, ia membeli sabun tersebut dengan dana TKN.

Di sisi lain, Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla meminta kepada Jokowi untuk menerima dan menjawab kritikan terkait dana pembelian sabun ini dengan baik. Ia juga menyatakan bahwa banyaknya kritikan pedas ini adalah lantaran Indonesia tengah berada dalam masa politik. "Pemilu itu hidup dengan kritik. Kalau kampanye tidak ada kritiknya itu bukan masa pemilu," terang Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden pada Selasa (22/1) kemarin.