WowKeren - Komandan Kogasma Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bahwa partainya tidak diuntungkan dalam Pilpres 2019 ini. Badan Pemenangan Nasional (BPN) menilai bahwa apa yang dirasakan oleh AHY merupakan imbas dari adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Juru Bicara BPN Ahmad Riza Patria mengatakan adanya presidential threshold sebesar 20 persen merupakan bukti arogansi dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Sebab, akibat ketentuan tersebut membuat kesempatan partai dan calon lainnya untuk mendapatkan suara menjadi lebih sempit.

"Yang AHY sampaikan itu benar nggak ada yang salah itu. Ini lah sebabnya Undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu presidential threshold 20 persen, itu yang disebabkan arogansi kekuasaan Pak Jokowi yang mau menang sendiri," kata Riza dilansir dari Detik pada Senin (4/3). "Nggak mau memberi ruang dan kesempatan pada partai-partai lain dan calon-calon lain. Ujung masalahnya di situ."

Riza mengatakan bahwa PDIP, PKB, maupun Gerindra adalah contoh partai-partai yang diuntungkan. PDIP memiliki Capres Jokowi, PKB dengan Ma'ruf Amin, serta Gerindra dengan Prabowo Subianto. Ia menyebut hal ini sebagai efek ekor jas.

"Memang yang lebih diuntungkan itu PDIP, PKB punya Cawapres (Ma'ruf Amin), Gerindra, itu lebih diuntungkan dibandingkan partai lain, itu akibat daripada efek ekor jas," terang Riza. "Jadi itu kan sudah disampaikan berulang-berulang oleh para ahli, para pengamat."

Bertentangan dengan Riza, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, menganggap bahwa justru presidential threshold menguntungkan Paslon 02. Sebab tanpa adanya aturan ambang batas 20 persen itu, Demokrat tidak mungkin mendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Dalam hal ini, Gerindra lah yang paling banyak memperoleh keuntungan dari adanya kebijakan tersebut.

"Kok yang disalahkan Pak Jokowi? Kalau tidak ada aturan presidential threshold 20 persen, tidak mungkin Demokrat dukung Prabowo-Sandi," kata Ace. "Dengan adanya PT itu ya akhirnya Prabowo yang diuntungkan. Efek ekornya justru lebih banyak dinikmati Gerindra."

Ace menyinggung bahwa justru Gerindra sendiri yang tak memberi kesempatan bagi para partai koalisi mereka untuk melakukan pengelolaan secara adil. Hal ini terbukti dengan kandidat Paslon 02 yang baik Capres maupun Cawapres-nya berasal dari partai yang sama. Ace kemudian mengingatkan kembali soal peristiwa jenderal kardus.

"Gerindra sendiri yang tak memberi ruang bagi partai koalisi lainnya untuk mengelola koalisi secara adil," jelas Ace. "Buktinya, Capres dan Cawapres, kedua-duanya berasal dari kader Gerindra. Masih ingatkah peristiwa jenderal kardus itu?"