WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menurunkan pajak bagi korporasi. Hal tersebut disampaikan olehnya saat menghadiri acara deklarasi dukungan dari 10.000 pengusaha di Istora Senayan, Kamis (21/3).

Sayangnya, kebijakan terkait penurunan pajak tersebut hingga saat ini masih belum terealisasi. "Tapi saya enggak ngerti, sampai sekarang belum rampung. Saya enggak tau hitungannya seperti apa. Dari menteri keuangan, dari dirjen pajak, belum masuk ke meja saya," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (21/3).

Terkait hal ini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin mengkritik Sri yang tak kunjung menindaklanjuti keinginan Jokowi tersebut. Juru Bicara TKN Misbakhun menilai bahwa mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut tak loyal kepada Jokowi.

Sebelumnya, Sri mengungkapkan kekhawatirannya terkait keinginan Jokowi untuk memangkas pajak korporasi. Jika pemotongan pajak benar-benar dilakukan, ia menilai akan berdampak pada penerimaan negara.

Sedangkan menurut Misbakhun, penurunan pajak korporasi justru akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia lantas mencontohkan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Trump begitu menurunkan tarif pajaknya langsung menghadapi defisit, tetapi dia anteng saja," kata Misbakhun dilansir dari Kompas, Kamis (28/3). "Karena ada pertumbuhan ekonomi dan kenaikan investasi."

Misbakhun menilai bahwa kebijakan serupa juga bisa diterapkan di Indonesia. Adanya kelonggaran pajak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia lantas mempertanyakan loyalitas Sri terhadap Jokowi. "Sekarang yang dibutuhkan itu orang yang loyal atau orang yang keminter (sok pintar)?" tanya Misbakhun.

Politikus Partai Golkar tersebut juga menyoroti rencana pembentukan badan khusus pajak yang tak kunjung terealisasi. Padahal, rencana itu sudah menemui kejelasan saat jabatan Menkeu masih dipegang oleh Bambang Brodjonegoro.

Sayangnya, rencana itu memudar sejak jabatan Menkeu beralih ke Sri. Misbakhun kemudian menyindir Sri yang dianggapnya kurang "terhubung" dengan kondisi ekonomi di Indonesia.

"Mungkin Ibu Sri Mulyani terlalu lama di luar negeri," sindir Misbakhun. "Sehingga tidak hand on hand (terkoneksi) dengan situasi yang ada di Indonesia."