WowKeren - Beberapa hari lagi, masyarakat Indonesia akan melangsungkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April mendatang itu mendapatkan banyak perhatian dari para politikus dalam negeri. Kecurangan yang mungkin terjadi dalam Pemilu merupakan salah satu hal yang teramat diperhatikan.

Amien Rais mewacanakan akan melakukan people power jika nantinya ditemukan kecurangan dalam Pilpres 2019. Daripada melapor dan menempuh jalur hukum, Ketua Dewan Kehormatan PAN itu mengaku sudah tak ada gunanya melapor ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita enggak akan ke MK. Enggak ada gunanya, tapi kita pilih people power, karena itu sah," ujar Amien Rais di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (31/3) kemarin. "Bukan revolusi, kalau revolusi ada pertumpahan darah. Ini tanpa sedikit pun darah tercecer, people power akan kita digunakan."

Di sisi lain, wacana Amien tersebut dinilai tak bijak oleh mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva. Ia menilai usulan Amien untuk menggunakan people power tersebut tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

"Saya kira konstitusi kita sudah jelaskan untuk pemilu dan pilpres nanti ada 2 jalannya," terang Hamdan seperti dilansir Detik pada Senin (1/4). "Yang pertama, terkait pelanggaran saat pemilu bisa diproses lewat Bawaslu lalu di bawa ke Polri, kejaksaan hingga ke pengadilan. Yang kedua, terkait perbedaan suara bisa disengketakan di MK, itu saja."

Bukan cuma tak bijak, Hamdan juga menilai ide Amien Rais untuk menggunakan people power itu bisa merugikan bangsa Indonesia. Pria yang menjabat sebagai Ketua MK pada periode 2013-2015 ini menyebut sudah saatnya Indonesia untuk mulai dewasa.

"Saya tidak bijak kalau seperti beliau (Amien Rais) untuk mengerahkan people power karena itu merugikan bangsa. Saya rasa bangsa kita ini harus sudah mulai dewasa dalam demokrasi," sambung Hamdan. "Jadi biasakanlah melalui proses hukum. Kalau upaya people power kapan selesainya?"