Wakil Presidien Jusuf Kalla meminta agar ijtima ulama yang akan digelar memiliki dasar aturan dan hadis, sehingga bukan berangkat dari kepentingan politik semata.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 30 April 2019 - 20:17 WIB
WowKeren - Ijtima Ulama akan kembali digelar untuk membahas isu kecurangan Pemilu yang kian marak akhir-akhir ini hingga membuat suasana politik memanas. Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut memberikan tanggapan terkait gelaran ini.
JK berharap agar jika ijtima ulama benar-benar dilaksanakan, maka harus ada pedoman hadis yang dijadikan dasar. Ia tidak ingin jika ijtima ulama digelar karena semata-mata alasan politis.
"Kita harapkan ijtima itu betul-betul berdasarkan pedoman atau aturan dan hadisnya," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (30/4). "Jadi ada dasar hukumnya yang benar. Jangan dasarnya politis, tapi betul-betul dasarnya aturan hadis."
Meski demikian, JK enggan menebak-nebak apa yang dibicarakan dalam ijtima ketiga tersebut. "Kita belum tahu apa yang mau dibicarakan," lanjut JK.
Terkait jalannya proses ijtima ulama, JK menuturkan bahwa hal itu bergantung pada siapa saja yang hadir dalam acara tersebut. "Tergantung masing-masing kepercayaan," katanya.
Sebelumnya, Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif mengatakan bahwa tujuan digelarnya ijtima ulama ini adalah untuk membahas evaluasi setelah Pemilu 2019. Selain itu, juga akan dibahas mengenai langkah apa yang yang akan ditempuh oleh ulama dan umat Islam dalam menyikapi kecurangan Pemilu.
"Kita selalu minta masukan para ulama, termasuk kan ketika Capres-nya hasil rekomendasi ijtima ulama," kata Slamet di Kartanegara, Jakarta Selatan, Kamis (25/4). "Ya saya pikir wajar saja kalau nanti dikembalikan ke ijtima ulama dengan hasil yang ada."
Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) dikabarkan menolak ijtima ulama ketiga tersebut. Wasekjen Pengurus Besar NU (PBNU) Masduki Baidlowi menyebut bahwa digelarnya ijtima ini justru akan berpotensi memecah belah umat.
Menurut Baidlowi, istilah "ijtima ulama" akhir-akhir ini sering disalahgunakan sebagai kepentingan politik. Padahal, istilah ini dianggap sangat kultural mengingat ijtima ulama dipakai dalam kegiatan rutin MUI yang membahas hukum Islam. "Ijtima Ulama diselenggarakan secara rutin untuk membahas hukum Islam dan masalah sosial keagamaan," kata Baidlowi dilansir dari jpnn, Selasa (30/4).
(wk/zodi)
