WowKeren - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menanggapi wacana Menko Polhukam Wiranto yang akan membentuk tim hukum nasional. Tim itu nantinya akan dibuat untuk menindaklanjuti ucapan maupun pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan melanggar hukum. Bagi Sandiaga, pembentukan tim ini tidak bersifat prioritas.

"Saya enggak mau suudzon," kata Sandiaga di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (6/5). "Takutnya nanti kita membuat kerjaan yang sangat tidak perlu kaya kurang kerjaan saja."

Karena tidak begitu prioritas, Sandiaga melihat pembentukan tim tersebut justru hanya akan membuat negara mengeluarkan anggaran lebih banyak. Padahal, anggaran belanja negara ini sudah cukup banyak.

Selain itu, saat ini media sosial sudah bisa menjadi kontrol bagi para tokoh-tokoh yang memang membuat pernyataan negatif. Warganet tidak akan tinggal diam jika ada tokoh tertentu yang membuat omongan yang dianggap tidak sesuai.

"Padahal sudah ada netizen yang budiman, kalau tokoh-tokoh itu ada omongan kan langsung dinilai sama netizen yang budiman," ujar Sandiaga melanjutkan. "Kalau ada badan lagi nanti menurut saya akan ada tambahan lagi untuk anggaran. Negara sudah banyak pengeluaran dan menurut saya bukan prioritas."

Lebih jauh, Sandiaga menyebut bahwa wacana Wiranto tersebut merupakan ide yang sudah usang. Pembentukan tim ini justru menunjukkan adanya upaya untuk membungkam tokoh-tokoh lama yang kerap mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap pemerintah.

"Saya tegas saja, itu menurut saya cara-cara usang zaman old untuk membungkam para tokoh," tutur Sandiaga. "Enggak apa-apa biar para tokoh bicara kalau tokoh bicara kan ada Undang-undang ITE, ada Undang-undang yang berlaku di masyarakat."

Sebelumnya, wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga mengungkapkan pandangannya terkait pembentukan tim khusus yang bertugas memantau tindakan maupun ucapan tokoh yang melawan hukum. Fahri justru melihat hal ini sebagai bentuk kepanikan pemerintah terhadap kritik.

Bagi Fahri, jika memang ada kritik terhadap pemerintahan maka para elite politik harusnya bisa memberikan jawaban yang bisa membuat masyarakat tenang. Bukan justru membatasi kebebasan pers.