Mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (purn) Kivlan Zen berencana menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bawaslu dan KPU pada 9 Mei 2019.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 08 Mei 2019 - 13:31 WIB
WowKeren - Rencana pemerintah untuk membentuk Tim Hukum Nasional guna mengkaji ucapan tokoh yang melanggar hukum pasca Pemilu mendapat banyak sorotan hingga kini. Sejumlah pihak bahkan menilai hal tersebut sangat berlebihan, bahkan melebihi yang ada pada zaman Orde Baru.
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pun lantas menjelaskan tugas sebenarnya Tim Hukum Nasional ini. Menurut Moeldoko, tim khusus ini diperlukan pemerintah lantaran belakangan ujaran kebencian atau hasutan yang terkait dengan Pemilu meningkat tajam.
"Khusus dalam konteks Pemilu, ini memang cukup meningkat dengan tajam," tutur Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (7/5). Nantinya, tim khusus ini akan terdiri dari para ahli hukum tata Negara dari berbagai Perguruan Tinggi.
Selain itu, Moeldoko juga menyinggung rencana mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (purn) Kivlan Zen untuk menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bawaslu dan KPU pada 9 Mei 2019 besok. Tujuan Kivlan melakukan unjuk rasa tersebut adalah untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dari Pemilu 2019.
Rencana tersebut diungkapkan Kivlan dalam konferensi pers pada Minggu (5/5) kemarin. Unjuk rasa tersebut akan dilakukan oleh sebuah aliansi bentukan Kivlan yang bernama Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak).
Moeldoko menjelaskan bahwa rencana Kivlan tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja. Sehingga Tim Hukum Nasional yang awalnya digagas oleh Meno Polhukam Wiranto tersebut nantinya akan digunakan untuk mengkaji aksi yang serupa dengan rencana Kivlan.
"Sedang beredar sekarang ajakan pak Kivlan Zen pada tanggal 9 Mei untuk melakukan diskualifikasi kepada pasangan 01 lalu berikutnya ajakan merdeka," ungkap Moeldoko. "Ini mau ke mana arahnya? Apakah ini didiamkan, apakah ada langkah-langkah hukum dan seterusnya. Maka perlu tim tadi untuk melihat lebih jauh lagi."
(wk/Bert)
