Meski upaya rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto kerap disuarakan oleh berbagai pihak, namun ternyata ada pihak yang justru tidak ingin jika hal ini terlaksana.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 26 Juni 2019 - 16:25 WIB
WowKeren - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko adalah salah satu yang mendukung adanya rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Ia mengatakan bahwa proses menuju rekonsiliasi tersebut sudah berjalan baik.
Upaya rekonsiliasi antara Prabowo-Jokowi terus disuarakan. Semakin cepat dilakukan maka akan semakin baik untuk memberikan angin sejuk pada kondisi politik di Tanah Air. Namun menurut Moeldoko, justru ada pihak yang tidak suka jika kedua calon pemimpin bangsa tersebut bersatu.
"Kami mensinyalir ada bahwa proses menuju rekonsiliasi telah berjalan dengan baik," kata Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/6). "Tapi ada kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima itu, tidak bisa terima, masih memaksakan diri untuk turun ke jalan."
Ia mengklaim bahwa pemerintah sudah tahu siapa saja pihak yang tidak ingin adanya rekonsiliasi tersebut dan sudah melakukan pemetaan. "Kami sudah tahu itu siapa-siapanya, sudah tahu, kelompok-kelompok mana sudah kami mapping semua," lanjut Moeldoko.
Untuk itu, pemerintah sudah melakukan antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya pada Kamis (27/6) nanti. Adapun waktu tersebut bertepatan dengan momen dibacakannya hasil Sidang Sengketa Pilpres 2019.
"Kami sudah mewaspadai apabila terjadi sesuatu, apabila terjadi sesuatu pada tanggal 27 atau setelah itu mudah-mudahan nggak," lanjut mantan panglima TNI tersebut. "(kelompok) yang kami kenali (akan turun pada) 26, 27 ini, 26 sedikit ya, 27 ada massa agak-agak (banyak), mudah-mudahan nggak panas sih, kami udah siapkan diri dengan baik."
Meoldoko memperkirakan jumlah massa yang turun ke jalan tidak akan membludak seperti yang terjadi pada 22 Mei lalu. "Mungkin nggak (lebih banyak dari 22 Mei) ya, tapi adalah pengerahan massa, ada pengerahan massa tapi nggak segede itu," lanjut Moeldoko.
Moeldoko mengingatkan untuk massa yang berdemo agar tetap mematuhi aturan yang berlaku. "Ini negara demokratis ya, mengedepankan hukum sebagai panglima. Jadi, siapa pun yang tidak patuh terhadap itu pasti akan hadapi persoalan hukum, apalagi melakukan hal yang sifatnya anarkis," ujar Moeldoko.
(wk/zodi)
