Muzani mengatakan bahwa dengan berakhirnya koalisi, setiap partai kini berhak menentukan arah politik masing-masing. Prabowo, kata Muzani menyampaikan permohonan maaf kepada parpol koalisi dan pendukung Prabowo-Sandiaga.
- Nur Islamiyah
- Jumat, 28 Juni 2019 - 20:51 WIB
WowKeren - Calon presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur telah dibubarkan. Koalisi tersebut sebelumnya didukung oleh Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.
"Prabowo dalam rapat bersama pimpinan partai koalisi menyatakan koalisi Indonesia Adil Makmur telah selesai, dan BPN Prabowo-Sandi telah selesai," kata Muzani di Media Center Prabowo-Sandi, di Jakarta, Jumat (28/6), seperti yang dikutip dari CNN Indonesia.
Muzani mengatakan bahwa dengan berakhirnya koalisi, setiap partai kini berhak menentukan arah politik masing-masing. Prabowo, kata Muzani menyampaikan permohonan maaf kepada parpol koalisi dan pendukung Prabowo-Sandiaga.
"Prabowo mengaku bertanggung jawab sehingga menyampaikan permohonan maaf pada semua elemen masyarakat dan pendukung di tiap kampanye serta itu menjadi modal yang kuat," lanjut Muzani.
Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyatakan koalisi Indonesia Adil dan Makmur sebenarnya masih berhasrat untuk terus bersama meski Pilpres 2019 sudah selesai.
"Prinsipnya masih tetap kita ingin dalam kebersamaan," kata Sohibul di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta.
Sohibul mengatakan bahwa koalisi Indonesia Adil Makmur dibentuk dalam rangka mengikuti Pilpres 2019. Ketika Pilpres 2019 selesai, maka setiap partai akan menentukan jalannya masing-masing. Meski begitu, Sohibul menganggap seluruh parpol koalisi pengusung Prabowo-Sandi masih memiliki semangat untuk bekerja sama.
"Tentu dalam bentuk yang lain, gitu, kalau sekarang formal namanya koalisi mungkin nanti namanya kaukus apa, gitu, ya," ucapnya.
Mengenai arah politik PKS usai gelaran Pilpres 2019, Sohibul enggan bicara banyak. Ia mengatakan sikap PKS selanjutnya bakal ditentukan oleh Majelis Syuro.
Ia mengaku tidak dapat menentukan sendiri sikap PKS selanjutnya, termasuk potensi kehilangan satu kursi pimpinan MPR jika partai memilih jadi oposisi. Seperti diketahui, PKS diwakili oleh Hidayat Nur Wahid yang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.
"Tergantung Majelis Syuro. Jadi kita sekarang masih belum," lanjutnya. "Jangan terburu buru nanti pelantikannya 20 Oktober kok. Tenang saja."
Pembubaran koalisi Indonesia Adil dan Makmur diumumkan hanya sehari setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak semua gugatan Prabowo-Sandi dalam sengketa hasil Pilpres 2019 pada Kamis (27/6) kemarin. Kubu Prabowo sendiri mengaku menerima hasil putusan MK.
(wk/nris)
