Menurutnya jajaran TNI-Polri harus ikut membantu pemerintah daerah dan pusat dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Sebab kasus karhutla menyebabkan negara merugi hingga ratusan miliar rupiah.
- Elvariza Opita
- Selasa, 06 Agustus 2019 - 19:29 WIB
WowKeren - Permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia memang belum menemui solusi yang memuaskan. Bahkan peristiwa yang kerap terjadi di musim kemarau ini menyebabkan Presiden Joko Widodo dan enam pejabat tinggi digugat oleh masyarakat.
Terkait dengan penanganan karhutla, Jokowi mengaku sudah memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk turun tangan. Jokowi meminta keduanya untuk langsung mencopot anak buahnya yang tak bisa mengatasi karhutla.
Hal ini Jokowi sampaikan saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengingatkan bahwa aturan pencopotan aparat dari jabatan akibat gagal atasi karhutla masih berlaku. Diketahui aturan ini sudah sempat disampaikan pada 2015 lalu.
"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi," kata Jokowi, dikutip dari laman CNN Indonesia. "Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan."
Ia pun meminta agar jajaran TNI dan Polri ikut berperan aktif membantu pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk mengatasi karhutla. Sebab, menurutnya, kerugian yang dialami akibat karhutla ini begitu besar.
Sebagai contoh, tutur Jokowi, kasus karhutla pada 2015 lalu menyebabkan negara merugi Rp 221 miliar. Oleh karena itu ia meminta agar ke depannya tak ada lagi status siaga darurat karhutla di sejumlah wilayah.
"Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai," kata Jokowi. "Udahlah. Ada api sekecil apapun segera selesaikan. Udah."
Tak hanya menuntut pemerintah daerah dan jajaran TNI-Polri berperan aktif, Jokowi juga memastikan pemerintah pusat ikut turun tangan. Nantinya pemerintah pusat akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk membantu mengatasi karhutla.
Mantan Wali Kota Solo itu pun menekankan agar masalah pencegahan karhutla menjadi prioritas utama. Oleh karena itu ia meminta jajarannya untuk rutin melakukan patroli demi memantau keberadaan titik api di sejumlah wilayah.
"Jangan meremehkan adanya hot spot (titik api)," pungkasnya. "Jika api muncul, langsung padamkan. Jangan tunggu sampai membesar."
(wk/elva)
