Moeldoko Minta Sandiaga Uno Tak Provokatif Soal Pemerintah Eksploitasi Papua
Instagram/sandiuno
Nasional

Sebelumnya, Sandiaga Uno menyoroti ketimpangan ekonomi di Papua. Menurutnya, pembangunan infrastruktur besar-besaran belum mampu menyelesaikan akar permasalahan di sana.

WowKeren - Mantan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menganggap wajar jika masyarakat Papua marah. Sebab, ketimpangan ekonomi yang terjadi di sana tergolong sangat memprihatinkan. Bahkan, tingkat kemiskinan Papua 8 kali lipat lebih parah daripada Jakarta.

Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar Sandiaga tidak membuat pernyataan yang bersifat provokatif. "Jangan provokatif gitu dong! Apa yang dieksploitasi? Jadi saya enggak sependapat. Kata-kata eksploitasi terlalu kasar," ujar Moeldoko di Istana Negara, Jumat (23/8) malam.


Sebelumnya, Sandiaga menyoroti peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat belakangan ini. Ia kemudian menyinggung wilayah Papua yang kaya akan hasil alam.

"Padahal daerahnya sangat kaya sumber daya alamnya," kata Sandiaga di Jakarta, Kamis (22/8). "Terang aja orang marah, negeri yang sangat kaya raya ini tapi tingkat kemiskinannya delapan kali lipat dari kita di sini (Jakarta)."

Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Bumi Cendrawasih yang dilakukan besar-besaran belum mampu menyelesaikan akar permasalahan di sana. Masyarakat Papua masih belum merdeka secara ekonomi. "Kita lihat bagaimana Papua dibanjiri infrastruktur, begitu banyak proyek investasi, tapi belum menyelesaikan permasalahan hakiki, yaitu kemerdekaan ekonomi," ujar Sandiaga.

Ia mengatakan bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa baik Papua maupun Papua Barat masih memiliki indeks kemiskinan yang cukup tinggi. "Lebih dari itu data BPS 2019 menunjukkan bahwa 2 provinsi di Papua dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia, yaitu Papua hampir 28 persen, Papua Barat hampir 23 persen," pungkas Sandiaga.

Hal sama juga sebelumnya diungkapkan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Ia mengatakan bahwa dana otonomi khusus atau pembangunan infrastruktur yang digadang-gadang ternyata tidak menyelesaikan akar masalah Papua. Dampak dari pembangunan yang dilakukan pemerintah, tidak bisa dirasakan langsung oleh rakyat Papua.

"Masyarakat Papua tidak butuh pembangunan," kata Lukas dilansir dari Tirto, Sabtu (24/8). "Masyarakat Papua membutuhkan kehidupan."

You can share this post!

Related Posts
Loading...