WowKeren - Persoalan tentang kerusuhan di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat turut dikomentari oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia pun mengakui adanya keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan itu.

Meski demikian, Jusuf Kalla menegaskan bahwa keterlibatan itu tak merujuk pada satu negara tertentu. "Asing mungkin iya. Bukan negara. Bedakan asing dan negara," terang Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden pada Rabu (4/9).

Menurut Jusuf Kalla, salah satunya tampak dari keberadaan 4 warga negara Australia yang dideportasi karena mengikuti unjuk rasa Papua Merdeka di depan Kantor Wali Kota Sorong beberapa waktu lalu. Namun, imigrasi Sorong telah menyatakan bahwa empat WN Australia tersebut ditipu warga lokal yang menyebut demo sebagai festival budaya.

Jusuf Kalla juga menyebut aktivis Papua Merdeka, Benny Wenda, yang diduga terlibat dalam kerusuhan di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat. Benny disebut Jusuf Kalla sebagai warga Inggris yang memiliki campur tangan dalam kerusuhan ini.

"Benny Wenda di Inggris itu memberi instruksi atau apa, dia kan bukan warga Indonesia tapi sudah warga Inggris," tutur Jusuf Kalla. "Orang asing juga berarti itu campur tangan (asing)."

Di sisi lain, Menko Polhukam Wiranto berencana untuk membatasi akses masuk bagi Warga Negara Asing (WNA) ke wilayah Papua. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah dalam menjaga situasi keamanan negara.

Wiranto pun menjelaskan bahwa kebijakan ini dilakukan demi mencegah situasi yang tidak diinginkan atas ketidakpastian situasi yang terjadi di wilayah Papua, dan merupakan langkah nyata Pemerintah Indonesia yang berusaha untuk meminimalisir segala jenis ancaman yang mungkin terjadi. Rencana Wiranto tersebut bahkan mendapat dukungan dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Untuk sementara kan sebentar aja kita akan membatasi. Membatasi itu bukan berarti tidak sama sekali. Tentu ada filter-filter tertentu yang berhubungan dengan masalah keamanan, masalah keselamatan dan sebagainya," kata Wiranto saat menjelaskan perihal pembatasan akses bagi WNA di kantornya, Selasa (3/9). "Kita melarang itu bukan semata-mata kita membatasi ruang gerak orang asing. Tetapi semata-mata kecuali melindungi orang asing itu sendiri supaya tidak menjadi korban kerusuhan dan kita juga mempersempit permasalahan."