Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Jakarta sendiri memiliki 57.000 mata anggaran. Sehingga wajar jika terdapat 1-3 kesalahan. Menurut Jokowi, tak mudah mengontrol anggaran sebanyak itu.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 13 November 2019 - 15:36 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi ikut buka suara menanggapi ramainya sederet anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyita perhatian. Pasalnya, sejumlah nilai anggaran tersebut dianggap tak masuk akal.
Salah satunya yang sangat fenomenal adalah anggaran lem aibon yang mencapai Rp 82 miliar. Jokowi menganggap bahwa kemunculan anggaran-anggaran yang janggal semacam itu biasa terjadi.
Ia mengatakan bahwa Jakarta sendiri memiliki 57.000 mata anggaran. Sehingga wajar jika terdapat 1-3 kesalahan. Untuk itu, Jokowi menuturkan bahwa tak mudah mengontrol anggaran sebanyak itu.
"Saya beri contoh di DKI mata anggaran itu 57.000, kalau ada yang keliru 1,2 atau 3 cepat diingatkan," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu (13/11). "Enggak mungkin kontrol segitu banyak kegiatan."
Jokowi tidak ingin jika kebijakan Pemprov dikriminalisasi. Ia menegaskan bahwa jika memang tidak ada niatan jahat dari pemimpin maka sebaiknya tidak dicari celahnya.
"Jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi, dicari-cari," lanjut Jokowi. "Saya mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada niat jahatnya jangan dicari-cari dong."
Jikalau memang pada praktiknya ada kebijakan yang berpotensi melanggar hukum, maka pemimpin tersebut harusnya diingatkan. Ia berharap agar aparat penegak hukum bisa mengingatkan para kepala daerah sehingga tidak ada kejadian dimana aparat baru menindak setelah pelanggaran sudah terjadi.
"Seorang gubernur, bupati walikota diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu," tutur Jokowi. "Ini yang kita harapkan mindset pola pikir kita berubah, semuanya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat."
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mengungkap data anggaran ke publik secara transparan. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi kehebohan di masyarakat.
"Di sini saya akan menyampaikan bahwa saya juga mendesak agar Gubernur membuka draf KUA-PPAS tahun 2020 seluruhnya," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa (5/11). "Tapi bagaimana pembahasan anggaran ini bisa berlangsung baik kalau saya pun belum mendapat draf KUA-PPAS tahun 2020."
(wk/zodi)
