Meski demikian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak mengatakan secara detail berapa nominal yang akan dibebankan kepada Garuda Indonesia. Hal itu akan diatur oleh Dirjen perhub.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 06 Desember 2019 - 12:31 WIB
WowKeren - PT Garuda Indonesia kembali ramai disorot usai salah satu armada pesawatnya membawa komponen motor mewah Harley Davidson dari luar negeri. Kasus itu pun berbuntut pada pencopotan direktur utamanya.
Kementerian Perhubungan berencana melayangkan surat kepada Garuda Indonesia untuk mendenda Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Denda tersebut dilayangkan sebagai buntut karena telah menyelundupkan barang mewah di pesawat barunya.
"Kita akan layangkan suatu surat yang mendenda Garuda," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Jumat (6/12). "Karena membawa barang tanpa memasukkan dalam daftar (customs declaration)."
Budi menuturkan bahwa pihaknya harus melayangkan surat lantaran Garuda tidak mematuhi peraturan penerbangan yang berlaku. Menyelundupkan komponen mobil mewah dalam pesawat dikatakannya melenceng dari kelaziman. Diketahui, dalam penerbangannya dari Prancis, armada Airbus Garuda yang baru saja dipesan mengangkut beberapa penumpang dan komponen Harley Davidson secara ilegal.
"Ini ada yang spesial dan melenceng dari suatu kelaziman bahwa dalam FA (flight approval) itu barang-barang itu tidak tercatat," lanjut Budi. "Kalau penumpang, sejauh itu tidak komersial, itu tidak apa-apa. Karena barang itu tidak tercatat maka ada regulasinya, Garuda didenda."
Meski demikian, Budi belum mengetahui secara pasti berapa nominal denda yang akan dibebankan kepada Garuda. Hal itu antinya akan diatur oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti. "Nanti sama Bu Dirjen," ucap Budi singkat.
Lebih lanjut, Budi mengatakan kementeriannya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menanggulangi masalah penyelundupan lewat moda transportasi. Nantinya, hal itu akan dibahas lebih detail dengan pihak-pihak terkait.
"Saya pikir kami akan kerja sama dengan bea cukai karena berkaitan dengan barang-barang yang masuk ke Indonesia. Kita akan membuat suatu bahasan-bahasan yang lebih detail dengan tim, seperti apa untuk menyongsong atau menanggulangi masalah itu."
(wk/zodi)
