WHO meyakini ada kandidat vaksin COVID-19 yang bisa mendapatkan izin edar darurat (EUA) sebelum akhir tahun 2020. Padahal sebelumnya WHO sangat pesimis soal potensi ini.
- Elvariza Opita
- Sabtu, 24 Oktober 2020 - 15:12 WIB
WowKeren - Perihal pengadaan vaksin COVID-19, baik di dunia maupun Indonesia, terus menjadi topik yang simpang siur tanpa kejelasan. Beberapa waktu lalu peneliti optimis ada kandidat vaksin yang siap diedarkan pada akhir 2020, namun angan ini dimentahkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Namun baru-baru ini WHO malah mengungkap keyakinan ada vaksin yang siap diedarkan sebelum akhir tahun 2020. Keyakinan ini juga didorong harapan besar karena kekhawatiran adanya lonjakan kasus positif COVID-19 di belahan bumi utara yang akan memasuki musim dingin.
"Perkiraan kami adalah kita akan memiliki hasil dari satu atau dua uji coba vaksin itu sebelum akhir tahun nanti," ujar Ketua Tim Ilmuwan WHO, Soumya Swaminathan, Jumat (23/10). "Kemungkinan mulai akhir November."
Swaminathan menegaskan bahwa vaksin itu kemungkinan sudah mencapai standar minimum hasil penetapan regulator sehingga bisa mengantongi izin edar darurat (Emergency Use Authorization / EUA). "Jadi sekarang, berdasarkan itu, para regulator akan memutuskan apa yang harus dilakukan," beber Swaminathan.
Oleh karena itu, Swaminathan mengajak masyarakat untuk menyesuaikan ekspektasi efektivitas vaksin tersebut. "Karena kita tahu tingkat kesuksesan dari uji coba vaksin hanya 10 sampai 20 persen," jelas Swaminathan.
Meski demikian, Swaminathan meyakini ada kandidat vaksin yang sedang menjalani uji klinis saat ini berpeluang besar sukses. "Tapi kita juga harus siap menerima kegagalan," imbuhnya, dilansir pada Sabtu (24/10).
Simpang siur soal pengadaan vaksin juga terjadi di dalam negeri. Diketahui beberapa waktu lalu Kementerian Kesehatan terus menyampaikan narasi bahwa vaksin COVID-19 siap diedarkan secara luas mulai November 2020.
Namun belakangan muncul isu bahwa vaksinasi itu kemungkinan akan ditunda dari bulan November. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menegaskan bahwa vaksinasi harus menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dugaan ini juga dipertegas lewat pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Luhut Binsar Pandjaitan.
(wk/elva)
