Presiden Azerbaijan menuding Armenia menghancurkan wilayah yang terdampak konflik Nagorno-Karabakh sebelum menarik pasukannya setelah gencatan senjata yang ditengahi oleh Moskow disepakati pekan lalu.
- Luthfiatun Nisa
- Kamis, 19 November 2020 - 11:51 WIB
WowKeren - Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, meminta Armenia membayar ganti rugi atas kerusakan infrastruktur dan bangunan di wilayah Baku akibat konflik Nagorno-Karabakh. Dalam keterangannya, Aliyev mengatakan akan menuntut ganti rugi selama 30 tahun.
Aliyev menuduh Yerevan menghancurkan wilayah itu sebelum menarik pasukannya setelah gencatan senjata yang ditengahi oleh Moskow disepakati pekan lalu. "Kami berada di tengah kota Jabrayil. Tidak ada satu bangunan pun yang utuh, tidak ada satu pun. Hanya militer yang dibangun, infrastruktur, rumah, gedung, sekolah, semuanya hancur," paparnya, sebagaimana dilansir dari CNN.
Aliyev bersumpah bahwa Yerevan akan dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan di pengadilan internasional. Dia mencatat orang-orang Armenia turut menebang hutan dalam perjalanan keluar. "Saya ingin ulangi lagi bahwa struktur dan ahli internasional akan dilibatkan, semua kerusakan akan dihitung, dan kami akan menuntut ganti rugi selama 30 tahun," katanya.
Armenia dan Azerbaijan sepakat melakukan gencatan senjata untuk menghentikan peperangan di kawasan Nagorno-Karabakh pada 9 November 2020. Kesepakatan itu diteken langsung oleh Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Rusia berhasil menjadi pihak yang memediasi gencatan senjata Azerbaijan dengan Armenia. Azerbaijan memperoleh keuntungan teritorial yang signifikan. Hal itu karena Armenia setuju menyerahkan beberapa bagian wilayah di Nagorno-Karabakh ke Azerbaijan sebagai bagian dari kesepakatan damai.
Di Armenia, Perdana Menteri Nikol Pashinyan masih menghadapi tekanan besar dari rakyatnya. Dia dihujat karena menerima kesepakatan damai dengan Azerbaijan.
Nagorno-Karabakh sendiri merupakan bagian wilayah Azerbaijan yang dihuni oleh mayoritas etnis Armenia. Sejarah konflik dua pihak yang berada di wilayah Kaukasus ini sudah terjadi sejak perang Nagorno-Karabakh pada 1980 hingga 1994.
Usai keruntuhan Uni Soviet, wilayah ini memproklamasikan kemerdekaannya pada 1991. Namun, itu tak diakui dunia internasional. Referendum kemudian dilakukan pada 2017 dengan mayoritas mendorong kemerdekaan. Negara-negara besar pun kembali tak mengakui hasilnya. Hanya kepada Armenia Karabakh bergantung.
Perundingan berlarut-larut yang dimediasi negara-negara besar hingga kini tetap tak menemui hasil signifikan. Gencatan senjata antara Karabakh dengan Azerbeijan terakhir terjadi pada 1994.
(wk/luth)
