Para mantan Menhan, termasuk dua yang ditunjuk oleh Trump, mengungkapkan kekhawatiran terbesar mereka di hari-hari terakhir pemerintahan Trump sebelum pelantikan Joe Biden.
- Luthfiatun Nisa
- Senin, 04 Januari 2021 - 17:55 WIB
WowKeren - Sepuluh mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS), termasuk dua yang ditunjuk oleh Donald Trump meminta sang Presiden mengakui kekalahan. Mereka juga memperingatkan Trump untuk tidak mencoba melibatkan militer buat menyangkal hasil pemilihan Presiden.
Dalam surat bersama yang dipublikasikan surat kabar The Washington Post, para Menhan mengungkapkan kekhawatiran terbesar mereka di hari-hari terakhir pemerintahan Trump sebelum pelantikan Joe Biden. Trump memicu krisis yang mendorong militer melakukan intervensi agar dapat mempertahankan kekuasaan.
"Upaya melibatkan angkatan bersenjata AS dalam menyelesaikan sengketa pemilu akan membawa kami ke wilayah yang sangat berbahaya, tanpa hukum dan tak konstitusional," kata para Menhan dalam surat tersebut seperti dikutip dari The Guardian pada Senin (4/1).
"Warga sipil dan perwira militer yang memerintahkan atau melakukan tindakan semacam itu akan bertanggung jawab, termasuk kemungkinan menghadapi hukuman pidana, atas konsekuensi berat tindakan mereka terhadap republik kami," tambah mereka.
James Mattis dan Mark Esper yang menjabat sebagai Menhan dalam pemerintahan Trump turut menandatangani surat tersebut. Pada Juni lalu Esper dengan terbuka bertolak belakang dengan Trump.
Saat itu, ia bersikeras mengatakan tidak ada alasan untuk memberlakukan undang-undang huru-hara yang mengizinkan militer turun ke jalan membubarkan pengunjuk rasa. Surat tersebut juga ditandatangani Dick Cheney, mantan Menhan di masa pemerintah George HW Bush dan Wakil Presiden George W Bush.
Sementara itu, hal sebaliknya justru dilakukan oleh sebelas anggota parlemen atau senator dari Partai Republik menyatakan akan menyampaikan keberatan mereka atas kemenangan pasangan Joe Biden-Kamala Haris dalam Pilpres Amerika Serikat November lalu.
Itu akan mereka sampaikan dalam proses sertifikasi kemenangan Joe Biden-Kamala Haris dalam penghitungan suara elektoral yang dilakukan 6 Januari mendatang.
Mereka menyatakan tentangan dilakukan guna memprotes kemenangan Biden yang mereka tuduh telah didapat melalui kecurangan. Tuduhan serupa disampaikan petahana Donald Trump, calon presiden dari partai Republik.
(wk/luth)