WowKeren - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 54 triliun untuk subsidi LPG. Mereka juga menyediakan LPG sampai 7,5 juta metrik ton untuk masyarakat.

Namun, kenyataannya masih banyak kelompok masyarakat yang masak menggunakan kayu bakar. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

"Meskipun Pemerintah pada 2021 mengalokasikan anggaran sekitar Rp 54 triliun untuk subsidi LPG, dan menyediakan LPG sampai 7,5 juta metrik ton untuk masyarakat, masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar," ujar Ma'ruf dalam acara Dies Natalis ke-5 Universitas Pertamina, Senin (1/2). Hal ini dikarenakan subsidi yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya menyentuh seluruh masyarakat miskin dan rentan.

Subsidi tersebut justru kebanyakan dinikmati oleh masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi. “Ketimpangan juga terjadi untuk subsidi LPG yang hanya dinikmati oleh 35% kelompok masyarakat miskin dan rentan dan sisanya dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Tentu ini ironis, karena alokasi subsidi elpiji jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan jika subsidi energi di Indonesia harus diperbaiki jika ingin tercipta keadilan akses energi untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. “Dalam mendorong perbaikan kebijakan subsidi energi saya telah menugaskan kementerian/lembaga terkait untuk terus mengkaji kebijakan subsidi energi yang lebih berpihak pada kelompok masyarakat miskin," pungkasnya. "Tetapi pada saat yang sama juga mampu mendorong penghematan anggaran pemerintah serta memperkuat ketahanan energi nasional."

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menyentil Kementerian ESDM terkait penyaluran gas LPG 3 kilogram seharusnya bisa tepat sasaran dengan memanfaatkan digitalisasi. Bendahara Negara itu mengatakan, dengan menggunakan teknologi digitalisasi diharapkan Pertamina dapat mengakselerasi inklusi keuangan, akuntabilitas, dan reliabilitas atas subsidi yang efektivitasnya sangat mengandalkan data by name by address.

“Subsidi untuk LPJ 3 kg yang saya lihat, Pertamina juga ada di sini, itu berapa puluh juta kita punya subsidi lebih dari Rp 53 triliun,” kata Sri Mulyani dalam acara bertema Digitalisasi BUMN, Rabu (16/12).