WowKeren - Rencana Jepang membuang limbah nuklir dari Fukushima Daiichi ke laut masih menjadi sorotan dunia. Sebab dikhawatirkan limbah nuklir yang dikumpulkan pasca kejadian tsunami tahun 2011 itu dikhawatirkan akan mencemari perairan sekitar lokasi pembangkit listrik.

Namun Jepang, dalam hal ini perusahaan Tokyo Electric Power Company (TEPCO) Holdings Inc., selaku pemilik Fukushima Daiichi, berencana membangun pipa bawah laut sampai sejauh 1 kilometer. Nanti limbah nuklir yang sudah diolah akan dialirkan di pipa tersebut sebelum akhirnya dilepaskan ke laut sejauh 1 kilometer dari timur pembangkit listrik.

Mengutip keterangan sumber yang familiar dengan masalah ini, TEPCO akan mencairkan limbah dengan sejumlah besar air laut sampai kandungan radioaktif tritium-nya berkurang di bawah 1.500 bacquerels per liter. Nantinya pelarut mengolah limbah diambil dari luar wilayah pembangkit listrik karena saat ini laut di sekitar lokasi pun sudah tercemar bahan radioaktif.

Setelah dicairkan sampai batas yang diyakini aman, limbah akan dialirkan di pipa yang dibangun di sisi luar reaktor nomor 5 Fukushima Daiichi. Mengutip Kyodo News, TEPCO memilih jarak sampai sejauh satu kilometer karena tidak ada hak perikanan di wilayah tersebut.

Meski rencana TEPCO banyak ditentang pemerhati lingkungan, Jepang akan melanjutkan rencana mereka dengan mulai membuang limbah pada April 2023 mendatang. TEPCO sendiri akan memulai pembangunan pipa tersebut dalam waktu dekat, dengan target konstruksi skala besar dimulai awal 2022.

Rencana TEPCO dan pemerintah Jepang ini pun langsung menjadi kontroversi, termasuk di internal Negeri Sakura sendiri. Nelayan setempat yang merasa khawatir akan ikan tangkapan mereka tentu langsung menyuarakan protes dan kini mendapat janji manis dari pemerintah.

Pemerintah menyatakan akan membeli produk laut dari para nelayan di sekitar Fukushima Daiichi apabila rencana pembuangan limbah ini menyebabkan penurunan penjualan produk mereka. Namun langkah ini digarisbawahi sebagai hal darurat.

"Kami akan mengupayakan secara menyeluruh pencegahan kerusakan reputasi (produk para nelayan)," ujar Sekretaris Kabinet, Katsunobu Kato, dikutip dari Kyodo News pada Rabu (25/8). "Dan akan menciptakan lingkungan di mana nelayan bisa terus beroperasi dan merasa aman meski reputasi (penjualan) mereka terancam."

Belum jelas bagaimana skema pembiayaan ini akan dieksekusi. Yang pasti, pemerintah sementara waktu akan membeli dan menyimpan produk laut yang bisa dibekukan. Sedangkan untuk produk laut yang tidak bisa dibekukan, pemerintah menjanjikan pembukaan koneksi penjualan ke luar Jepang dengan seluas-luasnya.