WowKeren - Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha kembali menghadapi masalah terkait penanganan pandemi COVID-19. Usai beberapa waktu lalu didesak untuk mengundurkan diri dari jabatan, kekinian partai oposisi Pheu Thai menuntutnya untuk menjelaskan kesenjangan 2 miliar baht terkait anggaran vaksin.

Mereka mendesak PM untuk transparan apakah anggaran tersebut benar-benar dialokasikan untuk membeli vaksin. Tuduhan itu dibuat di bawah hak istimewa parlemen dalam minggu ini.

Tuduhan itu mengklaim bahwa Thailand juga membayar harga yang lebih tinggi dibanding negara lain untuk vaksin yang sama. Tak hanya itu, ketergantungan Thailand terhadap Sinovac juga diyakini terkait dengan koneksi pabrikan dengan raksasa bisnis Thailand yang terkait dengan pemerintah.

Tuduhan itu muncul sebagai bagian dari sidang kecaman selama 4 hari untuk menyerukan mosi tidak percaya bagi PM Prayut dan 5 anggota kabinet tingkat tinggi lainnya. Fokusnya adalah ketidaktransparan pengadaan dan peluncuran vaksin COVID-19.

Anggota parlemen Pheu Thai mengklaim bahwa korupsi dimungkinkan dengan menyatakan keadaan darurat. Yang mana, ini memungkinkan PM Prayut untuk melewati undang-undang pengadaan dan langsung membeli vaksin Sinovac.

Vaksin ini dimaksudkan untuk menjadi bagian 10 persen dari program vaksinasi jangka panjang Thailand namun kemudian telah menjadi merek vaksin utama untuk negara itu. Melansir Bangkok Post Thailand membeli lebih banyak vaksin yang kurang efektif dari Tiongkok.

Pada Juli ada pembelian 10,9 juta vaksin senilai 6 miliar baht dan 5 pembelian berikutnya yang merupakan dasar dari biaya skimming. Total anggaran yang dialokasikan untuk 5 kesepakatan adalah 10,8 miliar baht. Namun, hanya 8,7 miliar baht yang benar-benar digunakan untuk membeli. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan ke mana 2,1 miliar baht yang tidak terhitung.

Pheu Thai mengklaim bahwa ketergantungan Thailand pada Sinovac disebabkan oleh hubungan dekat yang dimiliki produsen Sino Biopharmaceutical Limited dengan pengusaha Thailand yang kaya dan terhubung dengan baik. Bahkan, seorang pejabat di kedutaan China mengatakan PM Prayut dan pemerintahnya adalah pelanggan pertama vaksin Sinovac.