WowKeren - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap langkah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang menurutnya telah ikut campur dalam kampanye anti-narkoba yang dilakukannya. Pidato itu disampaikan oleh Duterte kepada Majelis Umum PBB pada hari Selasa (21/9), yang sekaligus menjadi pidato terakhir dari masa kepresidenannya.

Pidato Duterte datang hanya selang beberapa hari ketika ICC secara resmi mengizinkan penyelidikan atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan perang melawan narkoba. Dalam pidatonya, orang nomor satu di Filipina tersebut bersikeras membela kebijakannya.

Menurutnya, mereka yang kedapatan "bertindak di luar batas" hukum Filipina akan dimintai pertanggungjawaban. Ia juga secara tidak langsung menolak penyelidikan ICC. Menambahkan bahwa ia telah memerintahkan peninjauan pelaksanaan kampanye, Duterte mengatakan bahwa file-file tersangka pengedar narkoba juga tengah diperiksa oleh Departemen Kehakiman.

Duterte menegaskan bahwa untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut pemerintahannya juga telah menggandeng Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Setidaknya 6.117 tersangka pengedar narkoba tewas dalam operasi polisi hingga akhir April 2021. Angka itu berdasarkan data terbaru pemerintah Filipina yang dirilis pada Juni.

Namun jumlah ini dimentahkan oleh kelompok hak asasi manusia dan aktivis. Menurut mereka, angka di data tersebut jauh lebih kecil. Mereka mengatakan jumlahnya bisa mencapai 30.000, dan banyak orang dieksekusi mati, bahkan termasuk anak-anak.

Sebelumnya, Duterte menegaskan jika dia tidak akan menyerahkan dirinya ke pengadilan asing. Filipina, dikatakannya, juga tidak akan bekerja sama dengan ICC dalam penyelidikan kampanye anti-narkoba.

Tak hanya itu, Duterte juga menyerukan reformasi PBB. Ia blak-blakan mengkritik Dewan Keamanan yang menurutnya tidak mengedepankan unsur transparansi maupun demokrasi.

"Demokrasi dan transparansi adalah kekhawatiran yang bergema di aula PBB tetapi ironisnya Dewan Keamanan, puncak struktur Anda, melanggar setiap prinsip nilai-nilai ini," tegas Duterte. "Itu tidak demokratis atau transparan dalam presentasi dan prosesnya."

"Jika PBB ingin memimpin dunia keluar dari banyak krisis yang kita hadapi, banyak hal perlu diubah," kata Duterte yang menyebut PBB telah gagal membangun tata kelola global yang efektif. "PBB harus memberdayakan dirinya dengan mereformasi dirinya sendiri."