WowKeren - Negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah mengambil langkah sebagai upaya mengulurkan tangan terhadap kondisi yang semakin mengenaskan di Afghanistan. Mereka berjanji akan membentuk dana perwalian kemanusiaan untuk negara itu, di tengah meningkatnya masalah kelaparan dan kemiskinan yang dihadapi oleh jutaan orang di sana.

Krisis yang dialami Afghanistan menimbulkan kekhawatiran. Sementara itu, miliaran dolar dalam bentuk bantuan dan aset telah dibekukan oleh komunitas internasional setelah Taliban mengambil alih negara itu pada Agustus tahun ini.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan bahwa negara-negara harus segera mengambil tindakan. Sebab jika tidak, Afghanistan bisa jatuh ke kekacauan. Kurangnya dana membuat Afghanistan kesulitan membayar gaji para pelayan sipilnya.

"Jika tindakan tidak segera diambil, Afghanistan bisa menuju kekacauan," ujarnya pada pertemuan para menteri luar negeri dari OKI yang diadakan di negaranya. "Setiap pemerintah ketika tidak dapat membayar gajinya untuk pegawai negeri, rumah sakit, dokter, perawat, pemerintah mana pun akan runtuh tetapi kekacauan tidak cocok untuk siapa pun, itu pasti tidak cocok untuk Amerika Serikat."

OKI pun membuat resolusi yang dikeluarkan setelah pertemuan tersebut. Dalam resolusi itu, disebutkan bahwa Bank Pembangunan Islam akan memimpin upaya untuk membebaskan bantuan pada kuartal pertama tahun 2022.

Pertemuan itu tidak memberikan pengakuan internasional formal terhadap pemerintah baru Taliban yang berkuasa di negara itu. Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi bahkan dikeluarkan dari foto resmi yang diambil selama acara tersebut.

Muttaqi menuntut bahwa pemerintahnya memiliki hak untuk diakui secara resmi. Ia juga meminta agar sanksi yang diberikan dihapus. "Pemerintah Afghanistan saat ini bekerja sama dengan setiap organisasi asing," ujarnya.

Kembali ke Imran, ia menekankan agar para penguasa Afghanistan mematuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian hak asasi manusia internasional. "Terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, anak-anak, pemuda, orang tua dan orang-orang dengan kebutuhan khusus," tegasnya.

Dalam pertemuan itu, Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths juga hadir. Ia memperingatkan bahwa ekonomi Afghanistan saat ini "terjun bebas".