WowKeren - Selasa (11/1), Rusia dan Cina memblokir Dewan Keamanan PBB untuk memberikan dukungan pada sanki baru terhadap Mali atas keputusan para pemimpin militernya untuk menunda pemilihan bulan depan hingga 2026. Hal itu jadi sebuah pukulan bagi pemulihan demokrasi di negara Afrika Barat yang bermasalah itu.

Duta Besar Kenya untuk PBB, Martin Kimani mengatakan kekecewaan setelah diskusi tertutup mengenai usulan pernyataan yang dirancang Prancis untuk mendukung sanksi yang dijatuhkan oleh blok regional Masyarakat Ekonomi Afrika Barat (ECOWAS).

Kimani menyebut kegagalan Dewan Keamanan untuk mendukung tindakan ECOWAS mendorong tiga anggota Afrika (Kenya, Ghana dan Gabon) berbicara kepada wartawan untuk sepenuhnya mendukung posisi blok regional. Termasuk pengenaan sanksi terhadap otoritas militer di Mali untuk memastikan transisi yang dipercepat ke aturan konstitusional.

Pada Agustus 2020, Presiden Mali Boubacar Ibrahim Keita digulingkan dalam kudeta yang melibatkan Kolonel Assimi Goita. Juni lalu, Goita dilantik sebagai presiden pemerintahan transisi setelah melakukan kudeta keduanya dalam sembilan bulan.

Junta awalnya telah setuju untuk mengadakan pemilu baru pada akhir Februari tetapi kepemimpinan militer sekarang mengatakan pemilihan presiden tidak akan berlangsung sampai tahun 2026 karena ketidakamanan yang semakin menjadi di seluruh negeri.

Para pemimpin ECOWAS menanggapi dengan menyebut keputusan Goita sama sekali tidak dapat diterima. ECOWAS juga mengatakan bahwa hal itu berarti pemerintah transisi militer yang tidak sah akan menyandera orang-orang Mali selama lima tahun ke depan.

ECOWAS memberlakukan sanksi baru dengan menangguhkan sebagian besar perdagangan dan bantuan keuangan ke Mali. Menutup perbatasan darat dan udara dengan anggota ECOWAS lainnya. Serta mengaktifkan pasukan siaga blok dengan mengatakan "harus siap untuk segala kemungkinan."

Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan anggota Dewan Keamanan lainnya bergabung dengan Afrika dalam mendukung tindakan ECOWAS. Ketiga negara tersebut juga mengecam keras kehadiran perusahaan militer swasta Rusia, Wagner Group, di Mali.