WowKeren - Malaysia memiliki gagasan untuk menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di Asean. Gagasan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob pada Rabu (23/3).

Ia mengatakan akan berdiskusi dengan para pemimpin Asean lainnya mengenai gagasan itu, sebagaimana dilaporkan oleh media Bernama. Adapun gagasan itu disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan di Majelis Tinggi (Dewan Negara) terkait upaya mengangkat bahasa ibu negara di kancah internasional.

Sabri mengatakan bahwa Bahasa Melayu tak hanya digunakan Malaysia. Selain di Negeri Jiran, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di beberapa negara tetangga seperti Indonesia, Brunei dan Singapura, serta di Thailand selatan, Filipina selatan, dan sebagian Kamboja. Ia menambahkan ada ratusan ribu orang yang bisa berbahasa Melayu di Kamboja, Vietnam.

"Jadi tidak ada alasan mengapa kami tidak dapat menjadikan Bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa resmi Asean," katanya melansir Bernama. "Kami akan berkoordinasi dalam hal ini dan saya akan berdiskusi dengan para pemimpin negara-negara yang menggunakan bahasa Melayu agar mereka setuju untuk menjadikannya bahasa kedua Asean."

Malaysia kemudian akan membicarakan masalah ini dengan para pemimpin Asean lainnya yang negaranya juga memiliki penduduk yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa lisan. Ia menegaskan bahwa orang-orang tidak perlu malu untuk menggunakan Bahasa Melayu di kancah internasional. Terkait Bahasa Inggris, meski itu menjadi bahasa internasional namun hanya ada empat negara di Asean yang menggunakannya di acara resmi internasional.

"Saat ini, hanya empat dari 10 negara Asean yang menggunakan bahasa Inggris dalam acara-acara resmi di tingkat internasional," tegasnya. "Sedangkan enam negara lainnya menggunakan bahasa ibu mereka untuk hal-hal resmi yang memerlukan terjemahan."

Ismail Sabri juga mengatakan bahwa dia sendiri telah menggunakan bahasa Melayu selama kunjungan resminya ke Indonesia, Brunei, Kamboja, Thailand, dan Vietnam. "Upaya pemberdayaan bahasa Melayu juga sejalan dengan salah satu bidang prioritas Kerangka Kebijakan Luar Negeri Malaysia yang diluncurkan pada 7 Desember tahun lalu," tambahnya.