WowKeren - Harga minyak goreng di Indonesia hingga saat ini diketahui masih melambung tinggi. Namun Presiden Joko Widodo sebelumnya telah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.

Terkait dengan larangan ekspor yang diumumkan oleh Jokowi itu, anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade lantas mengapresiasi langkah pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Adapun larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng itu mulai berlaku pada 28 April 2022 mendatang.

Andre pun meyakini bahwa kebijakan tersebut mampu menurunkan harga minyak goreng. "Harapan kita dengan larangan ekspor minyak goreng ini dan CPO ini tentu akan menurunkan harga migor di internal masyarakat," ujar Andre kepada Republika, Sabtu (23/4).

Adapun keyakinan tersebut diutarakan Andre bukan tanpa dasar, sebab Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia dengan 49 juta ton. Sementara untuk produksi minyak goreng dalam negeri sendiri dalam setahun bisa mencapai 16 miliar liter, dan konsumsi hanya 5,7 miliar.

Dengan begitu, kata Andre, ada 10 sampai 11 miliar liter yang diekspor. Dengan adanya larangan ekspor itu, maka secara otomatis minyak goreng "diguyur" di dalam negeri, sehingga diharapkan harga minyak goreng bisa turun. "Masyarakat bisa segera menikmati kebijakan pemerintah ini," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu menilai bahwa kebijakan Presiden Jokowi terkait larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng perlu didukung. Ia menyebut Partai Gerindra sendiri sudah sejak Januari lalu menyampaikan aspirasi agar pemerintah mengeluarkan larangan ekspor minyak goreng.

"Kebijakan ini (larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng) harus kita dukung bahwa pemerintah tidak takut kepada oligarki, itu harus kita dukung," tegas Andre.

"Sekali lagi kami mengapresiasi Presiden Jokowi yang sudah mengeksekusi aspirasi pelarangan minyak goreng dan CPO ini yang sudah dari Januari kami usulkan," tandas Andre.