WowKeren - Sebagaimana diketahui, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Taliban di Afghanistan banyak yang dinilai membatasi hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan bagi perempuan. Hal ini sendiri juga telah memicu respons dari publik dunia.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun meminta Taliban untuk "cepat membalikkan" kebijakan yang membatasi HAM dan kebebasan bagi perempuan Afghanistan. Hal ini disampaikan PBB dalam sebuah pernyataan yang diadopsi dengan suara bulat di tengah kekhawatiran bahwa Taliban sedang mengatur jam kembali pada hak-hak perempuan.

Selain itu, langkah tersebut diambil PBB setelah beberapa hari presenter TV wanita Afghanistan diperintahkan untuk menutupi sepenuhnya, termasuk wajah mereka. Aturan tersebut merupakan yang terbaru dalam serangkaian pembatasan Taliban pada masyarakat sipil, banyak di antaranya difokuskan pada wanita dan anak perempuan.

Melansir Al Jazeera, dalam teks yang disusun oleh Norwegia, disebut bahwa 15 negara anggota dewan tersebut mengatakan bahwa mereka sangat prihatin dengan "pemberlakuan pembatasan yang membatasi akses ke pendidikan, pekerjaan, kebebasan bergerak, dan partisipasi penuh, setara, dan bermakna perempuan dalam kehidupan publik" oleh Taliban.

Kemudian, Dewan Keamanan PBB juga mengatakan bahwa pihaknya meminta Taliban "untuk segera membalikkan kebijakan dan praktik yang saat ini membatasi HAM dan kebebasan mendasar perempuan dan anak perempuan Afghanistan."

Artinya bahwa Dewan Keamanan PBB menuntut Taliban untuk membuka kembali sekolah bagi semua siswa perempuan tanpa penundaan lebih lanjut dan menyatakan "keprihatinan yang mendalam" atas pengumuman bahwa perempuan harus menutupi wajah mereka di depan umum, termasuk di siaran televisi.

Sementara itu, Taliban sendiri sebelumnya telah menjanjikan kebebasan media dan hak-hak perempuan setelah mereka kembali berkuasa tetapi sebaliknya, mereka secara bertahap memperluas pembatasan, terutama pada perempuan, dengan sekolah menengah untuk anak perempuan belum dibuka lebih dari delapan bulan sejak pengambilalihan mereka.

Para diplomat lantas menilai bahwa negosiasi teks tersebut, yang berlangsung hampir dua minggu, menemui jalan buntu ketika Tiongkok dan Rusia keberatan dengan fokus pada HAM. Alhasil, dokumen tersebut juga mencakup paragraf yang mengungkapkan "keprihatinan mendalam mengenai situasi yang bergejolak di Afghanistan" dalam hal masalah kemanusiaan, politik, ekonomi, sosial dan keamanan.