WowKeren - Kementerian Luar Negeri Tiongkok menanggapi protes yang dilayangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melalui Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, membantah sejumlah tuduhan yang dilayangkan Indonesia.

Hua Chunying mengungkapkan nelayan Tiongkok menangkap ikan di tempat mereka biasa melakukannya. Selain itu, Hua Chunying juga menuturkan bahwa penjaga pantai Tiongkok tak memasuki wilayah perairan Indonesia saat berusaha menyelamatkan nelayannya. Hal ini tentu bertentangan dengan nota protes yang dilayangkan oleh Menteri Retno untuk Tiongkok pada Sabtu (19/3/2016) lalu.

"Lokasi yang Anda sebutkan, tempat insiden berlangsung, merupakan kawasan penangkapan ikan tradisional Tiongkok," ujar Hua Chunying pada Senin (21/3/2016). "Kapal nelayan Tiongkok saat itu menjalankan aktivitas penangkapan seperti biasa di dalam area tersebut."

"Pada 19 Maret 2016, kapal nelayan Tiongkok diserang kapal bersenjata Indonesia," tambahnya. "Kapal penjaga pantai kemudian ke sana untuk menyelamatkan tanpa memasuki perairan wilayah Indonesia."

Selain itu, Hua Chunying juga menuntut pelepasan para nelayan Tiongkok yang ditahan oleh Indonesia. "Kami juga segera meminta Indonesia untuk membebaskan nelayan-nelayan Tiongkok dan menjamin keselamatan mereka," ungkapnya.

Meski menuturkan bahwa nelayan mereka mencari ikan di "kawasan tradisional Tiongkok", namun Hua Chunying menegaskan Tiongkok tak mengklaim Natuna sebagai wilayahnya. Hua Chunying mengungkapkan Tiongkok tetap mengakui Natuna sebagai wilayah kedaulatan RI.

"Kedaulatan Natuna ialah milik Indonesia. Tiongkok tidak keberatan mengenai hal ini," ungkapnya. "Kami menjunjung penyelesaian perselisihan maritim melalui negosiasi bilateral."

Sementara itu, pasca insiden tersebut Indonesia semakin menguatkan penjagaannya di wilayah Natuna. Indonesia menambah kekuatan militer di wilayah tersebut baik dari Angkatan Darat, Laut maupun Udara. Indonesia bahkan menandatangani perjanjian dengan Jepang untuk menerima teknologi dan peralatan militer, yang sebagian besar akan digunakan di Pulau Natuna.