WowKeren - Penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak Rp 200 telah diumumkan pada Rabu (30/3) lalu. Penurunan itu meliputi harga Pertamax, Pertamax Plus, Pertalit dan Pertamina DEX.

Namun, anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis malah mempertanyakan kebijakan tersebut. Ia merasa pemerintah tak transparan dalam tata kelola serta penentuan harga BBM.

"Saat harga minyak dunia naik, pemerintah mengeluh karena harus menambah subsidi minyak dengan standar dunia," ujar Iskan di Sumatera Utara. "Namun, saat harga minyak dunia turun, pemerintah kesulitan untuk menurunkan sesuai harga dunia."

Pemerintah juga dianggap salah dalam menerapkan 3 kebijakan pengelolaan energi. Yang pertama, adanya pajak daerah yang berbeda sehingga harga BBM di satu daerah bisa lebih tinggi dari daerah lainnya.

Yang kedua, biaya logistik yang tak efisien di hilir karena tak disalurkan langsung ke konsumen. Yang terakhir, sistem pengelolaan antara energi minyak bumi, gas dan transportasi yang tak terintegrasi.

"Contohnya, harga BBM di Bali lebih mahal dari daerah lain," jelas Iskan. "Pengelolaan BBM, gas dan transportasi masing-masing jalan sendiri. Belum lagi, masing-masing ada kepentingan yang membuat pengelolaan energi makin buruk."