WowKeren - "Curhatan" terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman yang diungkap oleh Haris Azhar menjadi sorotan publik. Dalam tulisan itu diungkap jika Freddy sempat membayar upeti Rp 450 miliar dan juga mendapat bantuan dari pejabat untuk mengedarkan barang haram itu.

Namun, akibat tulisannya itu, Koordinator Kontras ini justru dilaporkan ke Bareskrim oleh Polri, TNI dan juga BNN. Meski begitu, Presiden Joko Widodo mengatakan jika penyataan Haris Azhar itu seharusnya ditindak lanjuti.

Praktisi hukum sekaligus kuasa hukum Haris Azhar, Todung Mulya Lubis mengatakan jika Jokowi benar ingin menyelidiki kasus ini, ia bisa membentuk tim independen. Dengan begitu mereka bisa mengungkap jaringan Freddy tanpa campur tangan pihak-pihak lain.

Presiden Jokowi juga bisa meniru langkah yang dilakukan oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Duterte baru-baru ini mengumumkan nama-nama pejabat yang diduga terlibat narkoba dan mengatakan jika mereka akan diberi sanksi tegas.

Sementara itu, baru-baru ini BNN telah memanggil Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusakambangan, Liberty Sitinjak untuk dimintai keterangan. Meski membenarkan ada pihak yang meminta CCTV di lapas Freddy dilepas, Sitinjak mengaku lupa siapa orangnya.