WowKeren - Kisruh yang terjadi antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerintah Indonesia tengah menjadi sorotan. Seperti diketahui polemik ini muncul setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginginkan adanya perubahan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)‎.

PT Freeport sendiri mengatakan jika mereka ingin tetap menginginkan Kontrak Karya (KK). Bahkan jika pemerintah RI tidak mematuhinya selama 120 hari maka mereka mengancam akan membawa perkara ini ke badan hukum internasional‎.

Terkait kisruh yang terjadi, Presiden Joko Widodo menanggapi dengan santai. Saat diberondong dengan berbagai pernyataan terkait hal tersebut, Jokowi justru menyarankan untuk bertanya pada Menteri ESDM. "Kalau itu tanya Menteri ESDM," ujar Jokowi.

Sementara itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam pernyataannya baru-baru ini mengatakan jika pihaknya telah menawarkan pilihan. Yang pertama adalah Freeport harus mengikuti ketentuan yang ada dan merundingkan soal stabilisasi investasi. "Pertanyaannya gini, stabilisasi perlu dirundingkan enggak? Saya bilang perlu, karena ada di KK," ujarnya.

Kedua adalah PT Freeport mau mengubah KK menjadi IUPK. Dengan begitu mereka bisa melanjutkan kembali operasional dan kegiatan eskpor konsentrat.

Lebih lanjut, jika pilihan tersebut tidak juga disepakati oleh Freeport maka ia siap menghadapi gugatan. "Kalau enggak terima ya silakan dibawa ke arbitrase," pungkasnya.