WowKeren - Masalah yang menimpa kaum Muslim Uighur turut mendapatkan berhatian dari sejumlah komunitas di Indonesia. Salah satunya datang dari warga Indonesia keturuan Tiongkok bernama Lieus Sungkharisma. Ia tampil menjadi salah satu tokoh orasi dalam aksi bela Muslim Uighur yang berlangsung pada Jumat (21/12) kemarin.

Dalam kesempatan itu, Lieus mengungkapkan bhwa rakyat Indonesia tidak takut jika Tiongkok memboikot ekonomi Indonesia. Ia juga berharap agar pemerintah Indonesia segera merespon masalah yang menyangkut nasib etnis Muslim Uighur ini. Hal itu karena selama ini, pemerintah dinilai bungkam terhadap kasus yang juga menjadi perhatian dunia itu.

Ujungnya, aksi bela Muslim Uighur ini juga berakhir dengan teriakan "Ganti Presiden". Ini sebagai reaksi massa atas lambatnya pemerintah menyikapi masalah ini. Menurut para massa yang mengikuti aksi bela Muslim Uighur ini, apa yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur merupakan perbuatan melanggar hukum internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sementara itu, masalah ini juga turut mendapatkan perhatian dari Calon Wakil Presiden Indonesia nomor urut 01, Ma'aruf Amin. Ia berharap pemerintah Republik Rakyat Tiongkok bisa memperlakukan Muslim Uighur dengan baik sebagai warga negara. "Kita harap supaya pemerintah Republik Rakyat Tiongkok memperlakukan kelompok Uighur yang kebetulan beragama Islam, supaya diperlakukan dengan baik sebagai warga negara China," jelas Ma'aruf Amin dalam siaran pers seperti dikutip dari Kompas pada Sabtu (22/12).

Selebihnya, pasangan Joko Widodo dalam Pilpres 2019 ini juga berharap agar nasib Muslim Uighur tak berakhir seperti etnis Muslim Rohingya di Myanmar. "Kita harap Muslim Uighur tak alami seperti di Rohingya. PBB bisa mengambil peran mengawalnya," jelas Ma'aruf.

Seperti diketahui bahwa kasus Muslim Uighur yang disebut mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan oleh Pemerintah Tiongkok sedang menjadi perhatian dunia. Terdapat laporan bahwa Pemerintah Tiongkok menangkap satu juta warga yang mayoritas merupakan etnis Uighur. Akan tetapi, dalam pertemuan PBB, pihak Beijing membantah adanya perlakuan tersebut. Mereka hanya mengakui telah mengirim warga Uighur ke pusat "reedukasi".