Nasional

Perwakilan Ombudsman menyatakan bahwa selama ini ada pihak yang 'membekingi' para PKL untuk tetap bisa berjualan di bawah JPM Tanah Abang.

• Silmi Amalia Fidareni
• Selasa, 22 Januari 2019 - 10:04 WIB

WowKeren - Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tanah Abang sempat menimbulkan kericuhan. Beberapa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas tampak dikeroyok oleh sejumlah oknum. Hal ini sendiri sudah ditangani langsung oleh pihak kepolisian.

Kericuhan ini terjadi pada Kamis (17/1) kemarin. Pihak kepolisian sendiri mengatakan sudah mengamankan tiga orang tersangka dalam kasus kericuhan yang terjadi saat penertiban PKL Tanah Abang ini. Salah satu di antaranya terlihat membawa tongkat kayu sambil mengejar Satpol PP.

Beberapa pihak menduga bahwa para PKL ini tetap berani berjualan di kawasan yang dilarang karena ada yang "membekingi". Ketua Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta, Teguh Nugroho, seperti dilansir Tirto pada Selasa (22/1) menyatakan dugaan adanya preman yang sudah lama beroperasi di daerah itu dengan cara mengambil uang “pungutan.”

“Para preman ini, itu pelindungnya siapa? Ya, banyak," ungkap Teguh. "Ormas-ormas, termasuk 'oknum' Satpol PP. Dulu terjadi seperti itu. Nah, indikator-indikatornya itu masih terjadi sampai sekarang."

Meski terkendala keberadaan preman, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan bahwa penertiban PKL Tanah Abang akan berjalan terus. "Penertiban tentu akan jalan terus dan kita akan lakukan dengan profesional," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, pada Senin (21/1) kemarin.

Anies juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran apapun. Termasuk yang berhubungan dengan tindak pidana.

"Kalau melanggar, akan ditindak, baik besar maupun kecil," tegas Anies. "Kalau pelanggarannya perda, pergub, maka petugas Satpol PP kita yang akan menindak. Kalau pelanggarannya menyangkut hukum pidana, maka kepolisian akan turun tangan."

Bentrokan antara PKL dan Petugas Satpol PP bermula saat dilakukan penertiban pedagang di bawah jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau skybridge Tanah Abang. PKL ini menolak dilakukan penertiban dan memaksa tetap berdagang di kawasan bawah jembatan dan trotoar.

Sebelumnya, Anies juga menjelaskan bahwa biasanya pihak yang melanggar memang lebih galak. Oleh karena itu, ia meminta kepada para PKL agar lebih patuh pada aturan yang sudah ditentukan.