Akibat perombakan tersebut, sedikitnya 16 jabatan eselon II kini kosong dan masih diisi oleh Plt (Pelaksana Tugas).
- Bertilia Puteri
- Kamis, 28 Februari 2019 - 10:45 WIB
WowKeren - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diketahui melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Tak tanggung-tanggung, ia merombak sebanyak 1.125 pejabat yang merupakan salah satu jumlah terbesar dalam sejarah Jakarta.
Akibat perombakan tersebut, sedikitnya 16 posisi strategis eselon II kini kosong dan masih diisi oleh Plt (Pelaksana Tugas). Anies pun rencananya akan membuka kembali lelang jabatan tersebut mulai 4 Maret 2019 mendatang.
"Jadi harapannya (proses rotasi) Jumat sudah selesai, Senin bisa diumumkan," jelas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/2). "Setelah diumumkan, proses seleksi bisa dimulai, dari mulai pendaftaran."
Dalam mengadakan lelang jabatan ini, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Anies meminta agar para ASN ikut mendaftar dapat menyiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan.
"Senin besok kita sudah bisa umumkan, tapi bagi mereka yang secara persyaratan memenuhi supaya mulai bersiap-siap dari sekarang," terang Anies. "Kita mengumumkan karena harus ada konsultasi dengan KASN, nah sudah dilakukan sejak Selasa kemarin."
Menurut perkiraan Anies, proses pendaftaran yang akan dilalui hanya sekitar dua minggu. Meski demikian, lama proses seleksi akan tergantung dari berapa banyak ASN yang mendaftar.
"Kemudian proses seleksinya akan sangat bergantung pada jumlah yang mendaftar," ujar Anies. "Karena ada proses tertulis, wawancara di situ."
Mengenai perombakan besar-besaran yang ia lakukan, Anies menegaskan bahwa tidak ada istilah pencopotan di DKI. Ia menjelaskan bahwa pejabat yang mendapatkan demosi sudah bekerja lebih dari dua tahun. Demosi tersebut juga sudah sesuai dengan kinerja masing-masing pejabat.
"Saya ingin garis bawahi istilah yang digunakan rotasi, mutasi," tegas Anies. "Kalau baru bekerja dua minggu, diberhentikan itu baru namanya dicopot."
Sebelumnya, rotasi jabatan yang dilakukan Anies tersebut dituding berbau politis. Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, perombakan tersebut tak dilakukan secara bertahap serta diduga memiliki faktor suka dan tak suka.
(wk/Bert)
