Jokowi, 4 menteri, serta Gubernur dan DPD Kalteng digugat oleh sekelompok masyarakat karena dinilai gagal mencegah serta lamban dalam mengatasi dampak karhutla hebat pada 2015 lalu.
- Elvariza Opita
- Selasa, 23 Juli 2019 - 08:11 WIB
WowKeren - Perseteruan hukum antara pemerintah dan sejumlah warga Kalimantan Tengah terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih bergulir. Kabar terbaru menyebut pihak Tergugat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan enam pejabat tinggi pemerintahan, berniat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) setelah kasasi mereka ditolak Mahkamah Agung (MA).
Penolakan kasasi ini diikuti dengan sejumlah sanksi yang harus dikerjakan Jokowi dkk. Salah satunya membangun sebuah rumah sakit khusus penyakit paru-paru di kawasan yang terkena dampak parah karhutla di Indonesia.
Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko akhirnya angkat bicara. Moeldoko menyebut pemerintah sama sekali tidak keberatan untuk membangun fasilitas tersebut.
"Sekali lagi, bagi pemerintah enggak ada masalah ya," kata Moeldoko ketika ditemui di PP GMNI, Jakarta, Senin (22/7). "Semuanya itu akan dilihat kembali."
Namun Moeldoko juga mendorong warga yang terkena dampak karhutla untuk berobat ke rumah sakit milik pemerintah daerah. Sebab, menurutnya, fasilitas tersebut juga bisa memberikan pengobatan yang mumpuni untuk keluhan terkait.
"Banyak rumah sakit di daerah. Kan enggak perlu ada satu RS sendiri, kan bagaimana mengoptimalisasi. Kan nanti dilihat lagi," ujarnya, dilansir dari laman CNN Indonesia, Selasa (23/7). "Menurut saya sih hal yang biasa itu. Kalau merupakan tanggung jawab pemerintah, enggak ada masalah."
Sementara itu Moeldoko kembali menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah PK terkait kasus karhutla tersebut. Bahkan, tuturnya, Jokowi selaku pemimpin negara sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK).
Dalam kesempatan itu Moeldoko juga menegaskan kembali maksimalnya peran pemerintah dalam mengurangi dampak karhutla di Indonesia. Baik dalam mencegah maupun dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan.
"Hati-hati lho, pemerintah ini bukan diam. Pemerintah ini bekerja keras untuk melakukan itu, baik itu melakukan evaluasi maupun mengambil langkah-langkah baru dalam mengatasi kebakaran hutan," pungkasnya. "Kita tidak diam. Pemerintah bekerja keras untuk itu."
(wk/elva)
