WowKeren - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menginstruksikan kader Gerindra untuk mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sontak saja hal ini memicu spekulasi yang menganggap bahwa hubungan Anies dengan Gerindra mulai retak.

Terkait hal ini, Anies angkat bicara. Anies menegaskan bahwa sikap dari salah satu partai pengusungnya tersebut tidak berubah. Oleh sebab itu, ia meminta agar kalimat semacam itu tidak disalahartikan. Menurutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait instruksi Prabowo tersebut.

"Itu kalimat-kalimat kecil terus dikelola sedemikian rupa sehingga mengesankan ada permasalahan," kata Anies di Jakarta, Selasa (29/10). "Tidak ada masalah, sikapnya tidak ada perubahan apapun sikap Gerindra dan partai-partai pendukung."

Ia memastikan bahwa tidak ada pergeseran sikap dari Gerindra dan sikap dari partai-partai pendukungnya saat berkompetisi bersama Sandiaga Uno pada Pilkada 2017 lalu. "Yang pergeseran itu adalah framing-framing aja. Supaya ada klik lah, kami paham betul itu," imbuh Anies.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Prabowo adalah salah satu bentuk upaya menjalankan pemerintahan. "Sama sekali tidak. Kami sedang menjalankan pemerintahan, menjalankan rencana. Jadi tidak ada politik di sini," imbuh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Pesan Prabowo tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Syarif. Ia mengatakan bahwa Prabowo meminta agar para kader partainya bisa kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh Anies.

"Dua atau tiga minggu lalu itu pesan disampaikan beliau," kata Syarif di Balai Kota, Senin (28/10). "Beliau berpesan agar kader-kader partai tidak boleh diam. Bantu rakyat kritis bersama rakyat."

Sebelumnya, juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa instruksi tersebut tak hanya dialamatkan ke Anies, melainkan ke seluruh anggota parlemen Gerindra. "Jadi bukan hanya kepada anggota DPRD DKI, tetapi kepada seluruh anggota parlemen Gerindra di Indonesia, termasuk anggota DPR," kata Dahnil dilansir dari Kompas, Rabu (30/10).