Menteri Luar Negeri Bangladesh, AK Abdul Momen, mengatakan bahwa para pengungsi Rohingya yang telah terdampar di laut dalam jangka waktu yang lama bukanlah tanggung jawab mereka, melainkan Myanmar.
- Luthfiatun Nisa
- Senin, 27 April 2020 - 14:44 WIB
WowKeren - Bangladesh menolak izin mendarat sekitar 500 pengungsi Rohingya yang terdampar di atas dua kapal pukat ikan di Teluk Bangal, pada Sabtu (25/4) waktu setempat. Menteri Luar Negeri Bangladesh, AK Abdul Momen, mengatakan bahwa para pengungsi Rohingya yang telah terdampar di laut dalam jangka waktu yang lama bukanlah tanggung jawab Bangladesh. Menurutnya, itu adalah tanggung jawab pemerintah Myanmar.
"Mengapa Anda bertanya kepada Bangladesh untuk mengurus Rohingya? Mereka berada di laut dalam, bahkan bukan di perairan teritorial Bangladesh. Adalah tugas Anda untuk bertanya kepada pemerintah Myanmar terlebih dahulu karena mereka adalah warga negara (Myanmar)," kata Momen, seperti dikutip dari Aljazeera pada Senin (27/4).
Kedua kapal pukat diperkirakan membawa sekitar 500 pengungsi Rohingya yang terdiri atas wanita, pria, dan anak-anak. Kapal berada di Teluk Benggala setelah ditolak Malaysia yang memberlakukan pembatasan pada semua kapal sehubungan dengan pandemi virus corona (COVID-19).
Momen juga mengatakan bahwa beberapa minggu yang lalu, Bangladesh menyelamatkan total 396 orang Rohingya dari sebuah kapal yang telah terpaut sekitar dua bulan setelah juga gagal mencapai Malaysia. "Mengapa Bangladesh harus mengambil tanggung jawab setiap kali? Bangladesh telah mengambil lebih dari satu juta Rohingya. Kami kehabisan kedermawanan kami sekarang," ujarnya menambahkan.
Kendati demikian, otoritas pesisir Bangladesh membantah keberadaan kapal pukat yang membawa pengungsi Rohingya di perairan teritorialnya. Kepala stasiun penjaga pantai Bangladesh Teknaf, Komandan Letnan Sohail Rana, mengatakan pihaknya belum melihat kapal yang membawa pengungsi Rohingya di perairan teritorial Bangladesh dalam beberpa hari terkahir. "Daerah yang kami patroli tidak memiliki perahu seperti itu," kata Rana.
Namun, seorang nelayan Bangladesh mengatakan kepada HRW bahwa pada 20 April dia melihat dua pukat penuh Rohingya datang ke pantai. "Sementara saya berada di laut dengan pukat memancing dengan yang lain," katanya.
Di sisi lain, pekan lalu Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) secara khusus meminta negara-negara di dunia untuk tak melarang para pengungsi Rohingya masuk meskipun ada krisis kesehatan virus corona.
UNHCR mengatakan para pengungsi Rohingya yang terdampar di laut menghadapi masalah yang mengerikan. Para pengungsi Rohingya mungkin telah berada di laut selama berminggu-minggu tanpa makanan dan air yang memadai. Oleh sebab itu, mereka meminta negara-negara mengizinkan para pengungsi untuk turun dari kapal terdampar dengan alasan kemanusiaan.
Direktur UNHCR Asia-Pasifik, Indrika Ratwatte, mengatakan badan PBB semakin prihatin dengan laporan pengungsi Rohingya di kapal penangkap ikan yang ditolak masuk ke negara-negara tujuan mereka. Para pengungsi ditolak meskipun kondisi berbahaya pada kapal penyelundup mengintai mereka.
"Kami semakin prihatin dengan laporan-laporan tentang kegagalan untuk menurunkan kapal-kapal dalam kesusahan dan risiko yang serius yang ditimbulkannya pada pria, wanita, dan anak-anak di atas kapal," kata Ratwatte. "Pencarian dan penyelamatan, bersama dengan pendaratan cepat, adalah tindakan yang menyelamatkan jiwa."
Amnesty International mengatakan, pandemi Covid-19 tidak bisa menjadi alasan bagi pemerintah untuk meninggalkan tanggung jawab mereka terhadap pengungsi. "Semua negara di kawasan ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan laut tidak menjadi kuburan bagi orang-orang yang mencari keselamatan. Bangladesh tidak bisa dibiarkan mengatasi situasi ini sendirian. Fakta bahwa mereka menegakkan kewajibannya sendiri bukan alasan bagi orang lain untuk meninggalkan mereka," kata Biraj Patnaik, direktur Asia Selatan di Amnesty International.
Akan tetapi, AK Abdul Momen menunjukkan bahwa negara-negara lain juga perlu bergerak untuk membantu para pengungsi Rohingya, tak hanya bertumpu di negaranya saja. "Mohon minta PBB dan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada untuk memikul beberapa tanggung jawab. Kami siap mengirim orang Rohingya ke negara mereka jika mereka bersedia mengambilnya," jawab Menlu Bangladesh tersebut.
(wk/luth)
