Pemerintah memang menyiapkan sejumlah bantuan. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu maupun terdampak pandemi corona (COVID-19).
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 13 Mei 2020 - 17:29 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo mengakui jika penyaluran bantuan sosial (bansos) masih belum sepenuhnya selesai. Diketahui, pemerintah memberikan bansos untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat pandemi virus corona (COVID-19).
Untuk bantuan langsung tunai (BLT), Jokowi menyebut barus 10 persen yang sudah disalurkan ke keluarga penerima manfaat (KPM). "BLT desa baru yang diterima masyarakat kurang lebih 10 persen. Masyarakat masih menunggu dan menanyakan kepada aparat desa, baik RT/RW maupun aparat desa," kata Jokowi saat meninjau penyaluran bansos tunai di Kantor Pos Bogor, Rabu (13/5).
Pemerintah memang menyiapkan sejumlah bantuan. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu maupun terdampak corona. Bantuan itu bernama Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Jokowi berharap dengan bantuan sebanyak itu bisa membantu 55 persen masyarakat. "Banyak sekali sehingga kita harap bisa jangkau kurang lebih 55 persen dari penduduk kita baik itu yang kurang mampu maupun terkena dampak pandemi COVID-19," jelas kepala negara.
Selain itu, pemberian bansos juga dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi corona (COVID-19). Dengan begitu, konsumsi domestik bisa kembali normal pasca pandemi. "Itu yang kami harapkan," ucap Jokowi.
Sementara itu, penyaluran bantuan sosial sendiri masih menyisakan persoalan karena adanya tumpang tindih penerima bantuan. Kementerian Sosial RI menyatakan pihaknya tengah mengupayakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui jika pengumpulan data memang masih belum sepenuhnya selesai.
Ia menyebut jika tak sedikit pemerintah daerah yang menarik kembali data-data penerima bansos yang sudah mereka serahkan sebelumnya. Penarikan data tersebut disebabkan karena data yang perlu diperbaiki sedangkan data yang sudah telanjur diserahkan sedang diproses di pemerintah pusat.
"Di tahap pertama ini beberapa kabupaten/kota yang sudah kirim data," kata Juliari di Jawa Barat, Rabu (13/5). "Tapi minta dikembalikan lagi karena ada data-data yang belum masuk."
(wk/zodi)
