Sengkarut PPDB DKI, Anies Diminta Tak 'Tumbalkan' Anak Buah
Instagram/dishubdkijakarta
Nasional

Anggota Komisi E DPRD DKI Fraksi PDIP Ima Mahdiah menilai jika proses PPDB kisruh disebabkan karena rendahnya tanggung jawab Anies Baswedan sebagai gubernur.

WowKeren - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta masih menjadi sorotan. Sistem PPDB yang menitikberatkan pada faktor usia ramai dikritik.

Hingga kemudian kuota PPDB ditambah melalui jalur Bina RW, namun keputusan ini pun juga tak luput dari kritikan publik. Ombudsman bahkan ikut mengungkap kekhawatirannya jika PPDB melalui jalur bina RW justru akan memicu lahirnya praktik jual beli kursi.


Anggota Komisi E DPRD DKI Fraksi PDIP Ima Mahdiah meminta agar Gubernur Anies Baswedan bisa turun langsung ke lapangan untuk mengatasi sengkarut PPDB yang tak kunjung usai. Mekanisme PPDB yang dinilai tidak adil membuat orang tua murid tak henti-hentinya melayangkan protes.

"Saya harap terkait kisruh PPDB, Pak Anies tidak lepas tangan dan selalu menumbalkan Kepala Dinas Pendidikan," kata Ima dilansir Kumparan, Jumat (3/7). "Makin ke sini, makin banyak orang tua siswa protes karena mekanisme PPDB dirasa tidak adil."

Ia menilai jika proses PPDB kisruh disebabkan karena rendahnya tanggung jawab Anies sebagai gubernur. "Kisruh PPDB ini terjadi karena lemahnya leadership dan rendahnya tanggung jawab dari gubernur," lanjutnya.

Ia mengakui jika sejumlah aturan dalam PPDB DKI memang dianggap tak sesuai. Sengkarut PPDB tidak akan terjadi jika sejak awal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu membuat sistem seleksi yang seusai dengan peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lalu untuk mengatasi masalah ini, maka diperlukan keterlibatan antar banyak sektor. Tidak cukup jika hanya mengandalkan Dinas Pendidikan.

"Jika saja Pemprov DKI dari awal membuat sistem seleksi sesuai Permendikbud, maka kekacauan ini tidak akan terjadi," jelas Ima. "Agar kekacauan bisa segera diatasi, butuh koordinasi antarsektor, bukan hanya Dinas Pendidikan. Gubernur harus segera merumuskan solusi untuk mencari jalan tengah yang terbaik bagi semua pihak."

Ima pun juga menyoroti jalur PDPB baru melalui Bina RW. Menurutnya, jalur tersebut tak solutif mengingat tak seluruh RW memiliki sekolah.

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts