Bukan tanpa alasan, memberlakukan kembali PSBB cukup sulit. Sebab, anggaran yang dimiliki DKI saat ini dinilai tidak akan mencukupi mengingat PSBB memerlukan dana yang tidak sedikit.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 13 Juli 2020 - 18:38 WIB
WowKeren - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk kembali menerapkan PSBB. Hal itu merujuk pada kasus COVID-19 di ibu kota yang kembali mengalami lonjakan.
Pada Minggu (12/7), angka penularan kasus positif mencapai rekornya kembali, 404 kasus. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengingatkan Anies jika memberlakukan kembali PSBB bukan hal yang mudah. Ia meminta agar gubernur tidak sesumbar soal klaim kasus COVID-10 di Jakarta sudah terkendali.
"Sekarang kan terbukti apa yang dia (Anies) katakan terkendali itu saya udah bantah, hati-hati jangan terlalu sesumbar. Nah, sekarang ini yang terjadi. Sekarang kalo sudah terjadi mau ngapain?" tegas Gilbert dilansir Detik, Senin (13/7). "Masa mau ditarik rem lagi, emangnya masyarakat mau? Nggak gampang lho."
Ia bahkan pesimis jika Anies mampu menarik rem darurat untuk menekan penularan COVID-19. "Nah ini yang mesti dikhawatirkan, untuk menarik rem ini saya nggak yakin dia mampu, jujur," tambah dia.
Bukan tanpa alasan, memberlakukan kembali PSBB cukup sulit. Sebab, DKI harus memiliki anggaran yang cukup sedangkan APBD yang ada saat ini tidak mencukupi.
"Lalu kemudian dia mau bilang mau tarik rem, gimana mau tarik rem, memangnya duitnya ada?" tanya Gilbert. "Sekarang aja dia minta duit ke Pemerintah Pusat."
Lebih jauh, ia menyarankan agar Pemprov DKI menarik anggaran untuk program kegiatan yang belum jelas manfaatnya. Mulai dari anggaran untuk gelaran Formula e hingga subsidi ormas yang nilainya mencapai Rp 2 triliun.
"Tariklah itu dana-dana di luar, kemudian dana misalnya di Formula E yang nggak jelas itu, itu kan nggak ada gunanya kenapa mesti dikasih lagi," lanjutnya. "Kemudian dana-dana yang gak perlu misalnya untuk TGUPP itu apa itu, kan nggak ada juga kerjanya. Kemudian subsidi ke ormas yang Rp 2,8 triliun itu nggak jelas juga."
(wk/zodi)
