WowKeren - Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (KTT ASEAN) yang digelar di Jakarta pada Sabtu (24/4) telah mencapai lima konsensus. Kelima konsensus ini bertujuan untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi di Myanmar pasca kudeta militer.

Namun demikian, hasil KTT ASEAN tersebut justru dikritik oleh aktivis pro-demokrasi Myanmar. Mereka bahkan berjanji akan terus melakukan unjuk rasa.

Sebagai informasi, aksi unjuk rasa terjadi di kota-kota besar Myanmar pada Minggu (25/4) menyusul digelarnya KTT ASEAN yang juga dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, di Indonesia. Salah satu anggota kelompok aktivis General Strikes Collaboration Committee, Khin Sandar, menegaskan bahwa pihaknya akan meneruskan aksi protes tersebut.

"Apakah itu ASEAN atau PBB, mereka hanya akan berbicara dari luar dengan mengatakan 'jangan melawan tapi negosiasikan dan selesaikan masalah'. Tapi itu tidak mencerminkan situasi dasar Myanmar," ujar Sandar dikutip dari Reuters, Senin (26/4). "Kami akan melanjutkan aksi protes."

Adapun lima poin konsensus KTT ASEAN kali ini tidak menyinggung soal tahanan politik Myanmar. Menurut tiga sumber yang mengetahui isu ini, draf yang beredar sehari sebelum KTT digelar juga memasukkan pembebasan tapol Myanmar sebagai poin konsensus. Namun dalam pernyataan akhir, bahasan mengenai tapol Myanmar tersebut tiba-tiba diperhalus dan tidak tegas.

Kesepakatan tersebut turut mendapat kritik di media sosial. "Pernyataan ASEAN adalah tamparan di wajah orang-orang yang dianiaya, dibunuh, dan diteror oleh militer. Kami tidak membutuhkan bantuan Anda dengan pola pikir dan pendekatan itu," tulis seorang pengguna Facebook bernama Mawchi Tun.

Sementara itu, kelompok aktivis Myanmar bernama Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengungkapkan bahwa pihak militer telah menewaskan 748 orang sejak kalangan sipil melaksanakan aksi protes. Menurut AAPP, ada lebih dari 3.300 orang yang ditahan.

"Kami menyadari bahwa apapun hasil dari pertemuan ASEAN, itu tidak akan mencerminkan apa yang diinginkan masyarakat," kata Wai Aung, seorang penyelenggara protes di Yangon. "Kami akan terus melakukan protes dan pemogokan sampai rezim militer benar-benar gagal."

Di sisi lain, Wakil Direktur Asia untuk Human Rights Watch, Phil Robertson, menyayangkan fakta bahwa Ketua Junta yang hadir sebagai perwakilan Myanmar dalam pertemuan tersebut. Robertson juga menyinggung bahwa lima konsensus ASEAN tersebut tidak memiliki target waktu pelaksanaan yang jelas.

"Tidak hanya perwakilan rakyat Myanmar yang tidak diundang ke pertemuan di Jakarta, tetapi mereka juga tidak diperhitungkan dalam konsensus ASEAN," terang Robertson. "Kurangnya lini waktu yang jelas untuk tindakan, dan kelemahan ASEAN yang terkenal dalam mengimplementasikan keputusan dan rencana yang dikeluarkannya, adalah kekhawatiran nyata yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun."