Bukan hanya Anies, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga dipanggil terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul yang saat ini sudah menjerat 5 tersangka.
- Elvariza Opita
- Selasa, 21 September 2021 - 09:40 WIB
WowKeren - Kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul diketahui turut menyeret nama Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sebagai saksi. Karena itulah, Anies sedianya dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa pada Selasa (21/9) hari ini.
Mengenai pemanggilan tersebut ternyata sudah didengar dan disanggupi oleh Anies. Hal ini Anies tegaskan ketika dijumpai awak media di Jakarta Timur pada Senin (20/9) kemarin.
"Insya Allah saya akan hadir sesuai dengan undangan yang diberikan oleh KPK, besok di kantor KPK," tutur Anies. Meski demikian, Anies rupanya mengaku tidak tahu-menahu keterangan apa yang akan digali oleh KPK darinya.
"Jadi saya sendiri belum tahu keterangan yang dibutuhkan apa," jelas Anies. Karena itulah, ia memastikan akan hadir demi melancarkan penyelidikan kasus yang sudah menyeret lima tersangka tersebut, termasuk Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.
Sedangkan ditemui terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga sudah memastikan kesiapannya untuk hadir di KPK. "Saya siap memenuhi panggilan, sesuai jadwal dari surat yang diberikan KPK kepada saya," kata Prasetio.
Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga memastikan bahwa baik eksekutif maupun legislatif Ibu Kota tidak akan mangkir dari panggilan KPK. Ariza meyakini baik Anies dan Prasetio akan taat pada hukum, bahkan turut menyinggung bagaimana dahulu Anies juga siap menghadiri panggilan atas kasus pelanggaran protokol kesehatan Habib Rizieq.
"Pak Pras sudah pernah dipanggil, Pak Anies juga dulu bersama saya waktu kasus Habib Rizieq dipanggil. Kami taat ya," tegas Ariza di Balai Kota. Bahkan apabila diperlukan, ia yakin Anies dan Prasetio bisa memberikan klarifikasi.
"Prinsipnya kami meyakini, kami tidak terlibat dalam kasus yang sedang ditangani KPK terkait kasus tanah ya," pungkas Ariza. "Yang pasti, kami pimpinan eksekutif maupun legislatif akan patuh dan taat pada ketentuan aturan hukum yang berlaku."
(wk/elva)
