Sebelumnya, negara yang tergabung dalam ASEAN sepakat untuk tidak mengundang pimpinan junta militer Myanmar ke pertemuan puncak imbas kudeta. PBB lantas memperingatkan agar berhati-hati.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Sabtu, 23 Oktober 2021 - 11:26 WIB
WowKeren - Para perwakilan negara-negara ASEAN sebelumnya telah memutuskan untuk tidak mengundang pimpinan junta militer Myanmar ke dalam pertemuan puncak pada 26-28 Oktober 2021. Hal ini lantaran sikap dari Jenderal Min Aung Hlaing yang telah ingkar atas kesepakatan bersama ASEAN untuk menghentikan kudeta.
Kini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkhawatirkan bencana hak asasi manusia (HAM) lainnya di Myanmar akan semakin meningkat. Belakangan ini, banyak laporan yang mengatakan bahwa ribuan tentara berkumpul di Myanmar.
Tom Andrews selaku pelapor khusus PBB untuk Myanmar pun mengingatkan untuk selalu waspada. "Kita semua harus siap, karena orang-orang di bagian Myanmar ini siap untuk kejahatan, kekejaman massal yang lebih banyak lagi, saya sangat berharap bahwa saya salah," terang Andrews.
Sejauh ini, kata Andrews, sudah ada lebih dari seribu warga sipil yang tewas dalam tindakan keras oleh junta militer Myanmar. Selain itu, juga lebih dari 8 ribu orang yang ditangkap. Hal ini berdasarkan keterangan dari kelompok pemantau lokal.
Lebih lanjut, Andrews mempresentasikan temuan laporan HAM tahunan tentang Myanmar kepada Majelis Umum PBB di New York yang menyebutkan bahwa ia telah menerima informasi ada puluhan ribu tentara dan senjata berat sedang dipindahkan ke daerah bergolak di utara dan barat. Menurutnya, temuan ini juga menunjukkan bahwa junta telah terlibat dalam kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan dan perang.
"Taktik ini sangat mengingatkan pada taktik yang digunakan oleh militer sebelum serangan genosida terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine pada 2016 dan 2017," papar Andrews.
Melansir The Guardian, sekitar 740 ribu orang Rohingya pada kala itu melarikan diri dari negara bagian Rakhine Myanmar pada tahun 2017. Adapun mereka melarikan diri ini setelah pasukan keamanan melancarkan tindakan keras yang menurut PBB mungkin merupakan genosida.
Maka dari itu, Andrews mendesak agar negara-negara lainnya menolak memberikan bantuan atau bekerja sama dengan junta militer Myanmar antara lain keuangan, senjata dan legitimasi yang diinginkannya. Meski demikian, tampaknya "dikucilkan" dari ASEAN membuat Min Aung Hlaing "ketakutan".
Beberapa hari setelah diumumkannya bahwa ASEAN tidak mengundang Myanmar ke pertemuan puncak pada akhir Oktober 2021, ia memutuskan untuk membebaskan lebih dari 5 ribu orang yang dipenjara karena protes akan kudeta. "Pengumuman ASEAN bahwa junta tidak akan diterima pada pertemuan puncaknya yang akan datang menyerang di hati," tandas Andrews.
(wk/tiar)
