WowKeren - Uni Eropa siap mengimplementasikan semua kebijakan yang diperlukan untuk mengurangi perubahan iklim yang terjadi. Termasuk dengan melarang negara-negaranya mengimpor makanan dan kayu dari negara yang melakukan deforestasi atau penggundulan hutan.

Draf peraturan baru ini beredar pada Rabu (17/11) waktu setempat dan kantor pusat Uni Eropa berniat mengubahnya menjadi regulasi yang mengikat untuk 27 negara anggotanya. Lewat peraturan ini perusahaan importir harus menunjukkan kedelai, daging sapi, minyak sawit, kakao, kopi, dan produk mereka bersertifikat "bebas deforestasi".

"Proposal ini benar-benar terobosan," ujar Komisaris Uni Eropa bidang Kebijakan Aksi Iklim, merujuk pada hasil KTT COP26 di Glasgow untuk mengakhiri deforestasi pada 2030. "Ini menargetkan tidak hanya deforestasi ilegal tetapi juga deforestasi yang didorong oleh ekspansi pertanian."

Terdapat dua kriteria utama peraturan baru ini, yakni komoditas harus diproduksi sesuai dengan hukum negara asal, serta mereka tidak diproduksi di lahan yang terdeferostasi atau terdegradasi sejak awal 2021. Uni Eropa juga akan menerapkan pemeriksaan lebih ketat untuk produk impor dari negara berisiko lebih tinggi.

Kendati demikian Uni Eropa belum tahu kapan akan memberlakukan regulasi ini. Yang jelas kebijakan ini didorong untuk segera dilakukan merespons tingginya tingkat deforestasi di Brasil yang bahkan meningkat 22 persen dan mencapai titik terburuk sejak 2006.

Laporan ini berasal dari pengamatan Badan Penelitian Luar Angkasa Brasil (INPE) yang mencatatkan sebanyak 13.235 kilometer persegi area hutan hujan amazon digunduli, atau setara dengan luas 17 kali ukuran New York City. Laporan berdasarkan data satelit PRODES ini tentu membantah janji Presiden Jair Bolsonaro yang berjanji akan menghentikan pembalakan hutan liar.

Laporan INPE dirilis pada 27 Oktober 2021 dan menunjukkan peningkatan deforestasi dari empat siklus terakhir. "Perhatikan tanggal pada catatan INPE. Pemerintah pergi ke COP26 mengetahui data deforestasi dan menyembunyikannya," kata kelompok aktivis Brazil Climate Observatory di Twitter, dikutip pada Jumat (19/11).

Pemerintah Brasil pun telah menanggapi laporan INPE tersebut. "Jumlahnya masih menjadi tantangan bagi kami dan kami harus lebih tegas terkait dengan kejahatan ini," tegas Menteri Lingkungan Hidup Brasil, Joaquim Pereira Leite dalam konferensi pers pada Kamis (18/11), meski banyak pihak yang menyoroti lemahnya sanksi serta upaya menghentikan pembalakan liar.