WowKeren - Sementara dunia sedang fokus pada invasi Rusia ke Ukraina, ketegangan antara Moskow dan Tokyo tampaknya kembali meningkat. sebelumnya diketahui bahwa Jepang bergabung dengan negara-negara lain dalam memberikan sanksi terhadap Moskow dan juga telah melarang ekspor peralatan kilang minyak ke Rusia.

Namun kini perselisihan sejak akhir perang dunia kedua itu kembali terpantik dengan adanya invasi Rusia ke Ukraina. Ketidaksepakatan tentang siapa yang memiliki Kepulauan Kuril di lepas pantai Hokkaido yang menjadi salah satu sengketa teritorial terlama di dunia kembali muncul.

Mengutip dari YouTube DW News, minggu ini, menteri luar negeri Jepang. Yoshimasha Hayashi, menggambarkan four islands (Kepulauan Kuril) sebagai bagian integral dari Jepang. Hal itu tampaknya membuat pedang berderak di atas kepulauan Kuril akan terus berlanjut.

Sebelumnya, Jepang mengkritik undang-undang baru Rusia yang menawarkan keringanan dan pengecualian pajak kepada perusahaan yang memulai operasinya di Wilayah Utara yang disengketakan di lepas pantai Hokkaido itu. Kepulauan ini sendiri diketahui dikelilingi oleh daerah penangkapan ikan yang kaya dan diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas lepas pantai.

"Sangat disesalkan bahwa Rusia memutuskan untuk menerapkan langkah-langkah seperti itu. Itu bertentangan dengan sikap Jepang di Wilayah Utara dan tujuan kegiatan ekonomi bersama kami di empat pulau di mana Jepang dan Rusia telah mengadakan diskusi berdasarkan kesepakatan antara para pemimpin puncak,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno pada konferensi pers, Kamis (10/3), melansir The Asahi Shimbun.

Diketahui bahwa ada ketegangan historis antara Jepang dan Rusia terkait perselisihan mereka tentang siapa yang memiliki Kepulauan Kuril di pantai Hokkaido. Itu adalah salah satu perselisihan teritorial terlama di dunia.

Menurut rencana Rusia, perusahaan yang membuka bisnis di pulau-pulau pada Januari 2022 atau lebih baru akan berhak atas manfaatnya. Periode perlakuan pajak preferensial awalnya direncanakan selama 10 tahun, tetapi Moskow kemudian memperpanjangnya menjadi 20 tahun.

Putin telah mengumumkan rencana pajak di Forum Ekonomi Timur di Vladivostok September lalu. Dia kemudian menandatanganinya menjadi undang-undang setelah Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan Jepang memberlakukan sanksi ekonomi yang keras terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina.