WowKeren - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, yang akrab disapa Titiek Soeharto, mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai transformasi Perum Bulog menjadi badan otonom masih berlangsung. Saat ini, keputusan mengenai status baru lembaga pangan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

Dalam wawancara setelah rapat kerja dengan jajaran kementerian terkait dan BUMN Pangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (7/4/2026), Titiek menyatakan, "Masih, masih dalam pembahasan." Ia menegaskan bahwa proses di legislatif belum mencapai final dan menunggu arahan serta keputusan resmi dari pemerintah sebelum melangkah lebih jauh.

"Ini kita menunggu dari pemerintah saja bagaimana maunya," tambahnya singkat saat ditanya mengenai perkembangan di tingkat komisi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa perubahan status Bulog menjadi lembaga mandiri memerlukan dukungan hukum yang kuat melalui revisi Undang-Undang Pangan. Saat ini, revisi tersebut masih dalam proses pembahasan di Komisi IV DPR RI dengan dukungan penuh dari Komisi VI.

Rizal menegaskan, jika revisi UU Pangan disetujui, Bulog otomatis akan beralih status menjadi badan otonom. Dengan status baru ini, mandat Bulog akan diperluas untuk mengelola sembilan bahan pokok, termasuk beras, jagung, minyak goreng, susu, dan telur. "Intinya, Komisi VI juga mendorong Komisi IV agar revisi UU ini segera terwujud demi kepastian kelembagaan Bulog ke depan," ungkapnya.

Transformasi ini merupakan bagian dari visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan. Dengan status badan otonom, Bulog tidak lagi akan dibebani target untung-rugi seperti perusahaan komersial lainnya. Fokus utama lembaga ini akan kembali menjadi penyangga pasokan dan stabilisator harga nasional, yang diharapkan dapat mendukung target swasembada pangan pada tahun 2027.