WowKeren - Pemerintah China mengecam keras langkah Amerika Serikat (AS) yang menyita kapal kargo Iran di sekitar Selat Hormuz. Beijing menilai bahwa tindakan tersebut berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih besar di kawasan Timur Tengah.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan keprihatinannya mengenai operasi penyergapan yang dilakukan oleh militer AS. Dia mengingatkan bahwa situasi di jalur pelayaran vital tersebut saat ini sangat rentan.

"Kami prihatin atas tindakan penyergapan paksa yang dilakukan AS. Kami berharap pihak terkait dapat menghormati kesepakatan gencatan senjata secara bertanggung jawab dan menghindari tindakan yang memperburuk sengketa," ujar Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Senin, 20 April 2026.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi bahwa pasukan komando AS telah menguasai dan melumpuhkan sistem navigasi kapal kargo Touska yang berbendera Iran di Teluk Oman pada Minggu, 19 April. AS beralasan bahwa kapal tersebut berusaha menghindari blokade laut yang diberlakukan oleh Washington.

Guo Jiakun juga menegaskan bahwa menjamin kelancaran lalu lintas di Selat Hormuz adalah kepentingan internasional. Dia menyerukan agar semua pihak kembali ke semangat deeskalasi sesuai dengan empat poin usulan Presiden Xi Jinping.

"Setelah jendela peluang menuju perdamaian terbuka, situasi kondusif perlu diciptakan guna mengakhiri konflik sesegera mungkin," tambahnya.

Ketegangan ini semakin meningkat di tengah masa kritis gencatan senjata dua minggu yang akan berakhir pada 22 April 2026. Alih-alih meredakan situasi, Presiden Donald Trump justru melontarkan pernyataan provokatif mengenai kemungkinan berakhirnya masa gencatan senjata tersebut.

"Banyak bom akan mulai meledak," tegas Trump saat diwawancarai oleh PBS News pada Senin, 20 April, merujuk pada konsekuensi yang akan terjadi jika Iran tidak kembali ke meja perundingan.

Meskipun Trump mengklaim telah mengirim delegasi ke Islamabad, Pakistan, pihak Teheran justru menutup pintu dialog. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk mengadakan perundingan baru di bawah tekanan.

"Republik Islam Iran tidak menerima batas waktu atau ultimatum apa pun dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya," tegas Baqaei pada Minggu, 19 April.

Senada dengan Baqaei, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menilai ancaman AS terhadap pelabuhan dan kapal-kapal Iran menunjukkan bahwa Washington tidak serius dalam menjalani jalur diplomasi.

Perlu dicatat, eskalasi ini merupakan kelanjutan dari serangan bersama AS dan Israel ke Teheran pada Februari lalu, yang dibalas Iran dengan serangan ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS. Saat ini, blokade maritim AS di Selat Hormuz telah melumpuhkan sekitar 20 persen pasokan minyak dan LNG global, yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya krisis energi di dunia.